DPRD Dukung Pramono Bentuk BUMD Perparkiran, Kenneth: UPT Parkir Tidak Jelas!

JAKARTA, DISWAY.ID-- Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mrndukung wacana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang membuka peluang untuk membentuk badan usaha milik daerah (BUMD) perparkiran.

Kendati demikian Kenneth memberikan catatan khusus jika wacana tersebut direalisasikan.

BACA JUGA:Pramono Ungkap Pendapatan ERP Bakal Digunakan untuk Subsidi Transportasi Umum 15 Golongan

BACA JUGA:Pramono Re-Launching JAKI dengan 11 Fitur Baru, Dilengkapi Layanan Gawat Darurat

Menurutnya, Pemprov DKI harus bisa memastikan BUMD parkir dikelola secara transparan.

"Jadi skemanya begini, bikin BUMD parkir, (lahan) parkir di Jakarta kita lelang kepada swasta. Tapi lelang yang benar, ya. Lelangnya harus yang benar. Harus yang transparan, sesuai aturan, tidak boleh ada kolusi dan nepotisme," ungkap Kenneth di gedung DPRD DKI Jakarta dikutip Kamis, 29 Mei 2025.

Kenneth menekankan Pemprov DKI harus mengedepankan aspek keterbukaan dengan sosialisasi kepada pemangku kepentingan terkait.

BACA JUGA:Segini Nominal Beasiswa KJMU 2025 Hingga Jenjang S3, Pramono Sebut Ada Syarat Nilai IPK

BACA JUGA:Parlemen OKI Ketagihan Bir Pletok, Pramono: Sempat Nolak Dikira Minuman Beralkohol

"Mungkin nanti bisa ada FGD dengan tokoh masyarakat, dengan ormas, atau dengan ahli-ahli. Nanti kan bisa ada masukan-masukan tuh, bisa ditentukan aturan yang pas, terkait berapa tarifnya. Jadi, dari awal kita jelas nih berapa," kata Kenneth.

Lebih lanjut, Kenneth menilai pembentukan BUMD akan lebih efektif untuk menuntaskan permasalahan parkir liar yang menjamur di Jakarta.

Mengingat, potensi pendapatan retribusi parkir, baik on street maupun off street dapat mencapai triliunan rupiah jika dikelola dengan baik.

Kenneth menilai pengelolaan parkir oleu Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta dianggap belum maksimal.

BACA JUGA:Buruan Cek! Pramono Cairkan Beasiswa KJMU untuk 14.745 Mahasiswa

Sumber: