Skema KPBU Dikeluhkan Pengusaha, Ekonom: Tidak Boleh Dianggap Remeh

JAKARTA, DISWAY.ID - Kabar keluhan yang disampaikan oleh para pengusaha atas skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) kini turut menjadi sorotan berbagai pihak.

Pasalnya, infrastruktur sendiri bukan hanya soal beton dan aspal, melainkan juga urat nadi pertumbuhan ekonomi. Sehingga, jalan yang tak terbangun berarti distribusi barang terhambat. 

Selain itu menurut Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, keluhan ini sendiri tidak boleh dianggap angin lalu, karena berpotensi mengganggu kelanjutan agenda pembangunan infrastruktur nasional. 

BACA JUGA:Skema KPBU Banyak Dikeluhkan Pengusaha Swasta, Ekonom Ungkap Bahayanya

“Seperti kapal besar yang kehilangan kemudinya, bila swasta benar-benar menarik diri, maka pemerintah akan terbebani oleh keterbatasan fiskal yang semakin akut,” pungkas Achmad ketika dihubungi oleh Disway pada Selasa 3 Juni 2025.

Selain itu, Achmad menambahkan, mundurnya swasta dari KPBU adalah sinyal lampu merah bagi keberlanjutan pembangunan nasional.

Dalam hal ini, APBN negara sendiri juga berada dalam kondisi dimana tidak ada ruang fiskal yang cukup luas untuk membiayai sendiri megaproyek infrastruktur. 

“Masalah utama KPBU bukan sekadar pada aturan yang rumit, melainkan pada kepercayaan yang terkikis. Pemerintah perlu membangun ulang fondasi kepercayaan dengan mitra swasta. Ini dimulai dari tiga hal sederhana namun krusial: transparansi, konsistensi, dan insentif yang masuk akal,” jelasnya.

Menurut Achmad, jika tren ini berlanjut, maka sektor swasta akan semakin enggan untuk terlibat dalam proyek infrastruktur. 

BACA JUGA:Lewat Skema KPBU, Bina Karya dan Konsorsium Garuda Nusantara Berkolaborasi Bangun Hunian ASN di IKN

“Kita menghadapi risiko sistemik yang serius. Infrastruktur bukan hanya soal beton dan aspal, tapi juga urat nadi pertumbuhan ekonomi. Jalan yang tak terbangun berarti distribusi barang terhambat,” tegas Achmad.

Oleh karena itulah, dirinya juga menyoroti perlunya reformulasi KPBU tidak hanya sebagai skema pembiayaan, tapi sebagai strategi pembangunan berkelanjutan berbasis kemitraan.

“Negara harus mampu memberikan rasa aman berinvestasi, sebagaimana seorang tuan rumah yang menyambut tamunya dengan jaminan kenyamanan,” tutup Achmad.

Sumber: