Skema KPBU Banyak Dikeluhkan Pengusaha Swasta, Ekonom Ungkap Bahayanya

JAKARTA, DISWAY.ID -- Kendati selama ini telah menjadi solusi pembiayaan proyek infrastruktur Pemerintah, skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), kini justru menerima banyak keluhan dari para pengusaha swasta yang terlibat.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo.

Menurutnya, keluhan tersebut diterimanya dari Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dhony Rahajoe.

BACA JUGA:Sistem Ekosistem Kuat, Kemenperin Ungkap Kontribusi Besar Industri Tembakau ke Perekonomian Nasional

BACA JUGA:Istana Tegaskan Wakil Menteri yang Rangkap Jabatan Tak Langgar Hukum

“Katanya (pengusaha) swasta agak kapok main di KPBU, sedang kita diskusikan kapoknya dimana,” jelas Dody kepada awak media, pada Selasa 3 Juni 2025.

Sontak, hal ini langsung menimbulkan pertanyaan dari berbagai kalangan, salah satunya dari kalangan Pengamat Ekonomi. 

Menurut Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, keluhan ini sendiri tidak boleh dianggap angin lalu, karena berpotensi mengganggu kelanjutan agenda pembangunan infrastruktur nasional. 

“Seperti kapal besar yang kehilangan kemudinya, bila swasta benar-benar menarik diri, maka pemerintah akan terbebani oleh keterbatasan fiskal yang semakin akut,” pungkas Achmad ketika dihubungi oleh Disway pada hari yang sama.

Di sisi lain, skema KPBU dirancang sebagai jalan tengah antara keterbatasan anggaran negara dan kebutuhan besar akan pembangunan infrastruktur. 

BACA JUGA:Istana Klaim Jumlah Pengangguran di Indonesia Turun, Bandingkan Perbedaan Data IMF dan BPS

BACA JUGA:Menkes Minta Masyarakat Indoesia Tak Khawatir Soal Kenaikan Covid-19: Variannya Tak Mematikan

Namun dalam banyak kasus KPBU, yang mereka temukan justru adalah ketidakpastian dalam segala aspek: mulai dari waktu pelaksanaan proyek yang molor, perubahan aturan yang mendadak, hingga janji insentif fiskal yang tak kunjung datang. 

“Pengusaha swasta menghadapi kerumitan birokrasi, inkonsistensi kebijakan, dan ketidakpastian dalam pengembalian investasi. Bahkan proyek-proyek yang tampak menjanjikan di awal bisa berubah menjadi jebakan likuiditas karena struktur risiko yang tidak proporsional,” jelas Achmad.

Sumber: