Menteri KKP: Revitaliasi 20.000 Ha Tambak di Pantura Capai Rp26 T dari Danantara

JAKARTA, DISWAY.ID-- Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono menyebut program revitalisasi 20 ribu hektar tambak di kawasan Pantai Utara Jawa (Pantura) membutuhkan anggaran sebesar Rp 26 triliun.

"Kan luasannya 20 ribu hektare. Perkiraan investasi menurut kita kira-kira sekitar 26 triliun," kata Trenggono kepada wartawan di KKP, Rabu, 25 Juni 2025.

Trenggono menyebut dana tersebut berasal dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

BACA JUGA:Menteri KKP Tegaskan Pulau di Indonesia Tak Bisa Dijual: Tapi Kalau Investasi Pariwisata Dibolehkan

Trenggono menjelaskan APBN akan digunakan untuk tahap awal pembangunan revitalisasi tambak, seperti pemetaan. Rencananya, Danantara akan menyuntik dana secara bertahap sesuai dengan klaster tambak yang akan direvitalisasi.

"Investasi Danantara. APBN sedikit ya," ungkapnya. 

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Dengan adanya MoU tersebut, proses revitalisasi tambak 78 ribu hektare kurang produktif di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa akan segera dimulai.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan pada tahap pertama akan menyasar 20.413,25 hektare tambak yang berada di lahan milik pemerintah di Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu.

Adapun rinciannya yaitu Bekasi seluas 8.188,49 Ha, di Karawang seluas 6.979,51 Ha, di Subang seluas 2.369,76 Ha, dan di Indramayu seluas 2.875,48 Ha.

BACA JUGA:MBG Sudah Jangkau 5,2 Juta Penerima, Ciptakan 72 Ribu Lapangan Kerja

Trenggono meyakini proses revitalisasi ini bisa menyerap lebih dari 100 ribu tenaga kerja.

"Sesuai yang disampaikan pak Presiden di Jawa Barat akan dibangun 20.000 ha. Ini akan menyerap tenaga kerja lebih dari 100 ribu orang," ujarnya dalam penandatanganan nota kesepakatan revitalisasi tambak pantura dengan Gubernur Jawa Barat, di Jakarta, Rabu, 25 Juni 2025.

Ia menjelaskan Jawa Barat dipilih sebagai model karena dinilai siap dan punya kepemimpinan kuat.

Sumber: