Anggaran BNPB Merosot, Dampaknya Berpengaruh ke Penanggulangan Bencana di Sumatera

JAKARTA, DISWAY.ID - Dipangkasnya anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana turut berdampak pada penanganan Bencana Banjir yang menimpa wilayah Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Menurut Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, pemulihan bencana ini sendiri diperkirakan akan membutuhkan dana sebanyak triliunan.

BACA JUGA:PTPN IV Perkuat Pemulihan Warga Lima Puluh Kota Bantuan Gelombang Kedua Disalurkan, Kolaborasi dengan Pemda Diperluas

BACA JUGA:Bentuk Syukur Dapat Umroh dari PNM, Tangis Haru Nasabah PNM Mekaar di Sujud Pertama

Sebagai contoh, dana yang dibutuhkan untuk melakukan pemulihan bencana di Aceh sendiri diprediksi akan memakan dana sebanyak Rp 25,41 triliun.

Namun, anggaran BNPB yang tercatat sekitar Rp 4,92 triliun pada 2024 turun menjadi Rp 2,01 triliun pada 2025, lalu dalam RAPBN 2026 direncanakan hanya Rp 491 miliar. 

“Pemulihan sampai dengan saat ini kondisi seperti semula membutuhkan anggaran Rp 25,41 triliun,” ucap Suharyanto dalam Kanal Youtube resmi Sekretariat Presiden, dikutip pada Senin, 8 Desember 2025. 

Menanggapi kondisi tersebut, Pengamat pun turut menyoroti sejumlah risiko yang menanti imbas kekurangan anggaran ini, salah satunya adalah munculnya ketidakpastian bagi daerah.

BACA JUGA:Cushion Jadi Jawaban Makeup Flawless Tanpa Ribet, Bikin Kulit Sehat dan Fresh

“BPBD membutuhkan kepastian dukungan, bukan sekadar janji “nanti ditambah”. Ketika bencana datang berulang, daerah yang paling rentan adalah daerah yang paling sering menunggu,” ujar Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, ketika dihubungi oleh Disway, Senin, 9 Desember 2025.

Lebih lanjut, Achmad juga turut menambahkan bahwa risiko lainnya yang harus dihadapi adalah melemahnya pencegahan dan mitigasi.

Dalam hal ini, skema kontinjensi cenderung reaktif, sementara pencegahan menuntut kerja rutin: pemutakhiran risiko, latihan, kesiapan gudang, penguatan BPBD, dan sistem peringatan dini.

“BNPB lebih bergantung pada “tambahan dana” yang prosedurnya tidak selalu secepat kebutuhan lapangan. Ketika bencana datang berulang, daerah yang paling rentan adalah daerah yang paling sering menunggu,” pungkas Achmad.

BACA JUGA:Update Gempa 7,5 SR Guncang Jepang Utara, Lebih dari 20 Warga Terluka dan Peringatan Tsunami Dikeluarkan

Sumber: