Bantuan Beras Digelontorkan Juli 2025, Bapanas Siap Kawal Ketat: Jangan Sampai Bocor!

JAKARTA, DISWAY.ID-- Pemerintah bersiap menggelontorkan bantuan beras dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta Bantuan Pangan Nasional mulai Juli 2025.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) pun memperingatkan semua pihak untuk tidak main-main dalam penyaluran bantuan ini.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Gusti Ketut Astawa, menegaskan perlunya kolaborasi lintas sektor agar bantuan beras bisa tepat sasaran, cepat tersalur, dan bebas hambatan.

BACA JUGA:Menteri Pertanian Ancam Tindak Tegas Mafia Beras: 85% Merek Premium Tak Sesuai Standar

“Anggaran sudah ada di DIPA. Penugasan ke Bulog segera jalan. Kami harap di awal Juli program SPHP dan bantuan pangan bisa langsung dirilis,” ujar Ketut dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah, Selasa (1/7/2025).

Ketut juga mengingatkan bahwa sebanyak 18,3 juta penerima akan mendapat bantuan beras.

Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah daerah seperti dari gubernur hingga kepala desa mutlak diperlukan.

“Bantuan harus tuntas di bulan Juli. Kami minta kepala daerah aktif libatkan Dinas Pangan, Pertanian, Sosial, bahkan aparat desa agar distribusinya lancar dan tidak melenceng,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menegaskan distribusi beras harus dijalankan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ia meminta semua pihak ikut mengawasi prosesnya.

“Kami tidak ingin ada celah penyelewengan. Baik SPHP maupun bantuan pangan harus diawasi bersama, dari pusat hingga tingkat desa,” tegas Arief.

Adapun target distribusi SPHP tahun ini mencapai 1,3 juta ton beras hingga Desember 2025. Rinciannya Zona I (Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, Sulawesi) sebanyak 857 ribu ton, Zona II (Sumatera selain Lampung & Sumsel, Kalimantan, NTT) sebanyak 329 ribu ton dan Zona III (Maluku dan Papua) sebanyak 131 ribu ton.

BACA JUGA:GAME Terbaru 1 Juli 2025 Ini Bikin e-Wallet Kamu Auto Tebal, Saldo DANA Gratis Cuma Modal HP!

Langkah ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk menjaga stabilitas harga pangan, menekan inflasi, dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat.

Pemerintah juga menyiapkan langkah lanjutan seperti Operasi pasar dan sidak pasar tradisional, Rapat teknis TPID, Penguatan pasokan antarwilayah, dan Gerakan menanam di daerah.

Sumber: