Saat Fadli Zon Dirujak PDIP Soal Penulisan Ulang Sejarah, Dituding Remehkan Pemerkosaan Massal 1998

JAKARTA, DISWAY.ID-- Proyek penulisan ulang sejarah nasional yang digagas Menteri Kebudayaan Fadli Zon menuai kritik tajam dari Fraksi PDI Perjuangan.

Salah satu yang paling vokal adalah Anggota Komisi X DPR RI, Mercy Chriesty Barends, yang menilai pernyataan Fadli meremehkan tragedi kemanusiaan dalam kerusuhan Mei 1998, khususnya soal pemerkosaan massal.

Dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu 2 Juli 2025, Mercy menyampaikan bahwa narasi yang disampaikan Fadli berpotensi menyakiti hati para penyintas kekerasan seksual.

BACA JUGA:Dihalangi PDIP, Fadli Zon Ngotot Lanjutkan Proyek Penulisan Ulang Sejarah: Tak Ada Sejarawan Mundur!

“Tidak satu pun korban berani bicara saat itu karena mengalami represi luar biasa. Dan sekarang, setelah lebih dari 25 tahun, sejarah itu justru diragukan ulang. Ini menyakitkan,” tegas Mercy.

Ia bahkan menyerahkan sejumlah dokumen resmi kepada Fadli Zon sebagai bukti valid atas tragedi tersebut. Di antaranya adalah Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk Presiden BJ Habibie, Dokumen khusus dari PBB, dan Hasil penyelidikan Komnas Perempuan.

Semua dokumen itu, tegas Mercy, menunjukkan bahwa kekerasan seksual pada Mei 1998 adalah nyata dan sistemik. Ia pun mendesak Fadli Zon untuk meminta maaf secara terbuka.

“Komnas Perempuan tidak bisa membuka semua data ke publik karena menyangkut martabat korban. Tapi negara tak boleh menutup mata,” kata Mercy dengan nada tinggi.

Meski diserbu kritik, Fadli Zon bergeming. Ia menegaskan bahwa proyek penulisan ulang sejarah nasional tetap dilanjutkan.

“Masa sejarah mau dihentikan? Ini amanat Bung Karno: Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah,” ucap Fadli kepada wartawan, Selasa malam, 1 Juli 2025.

BACA JUGA:Alasan Aliansi 1998 Desak Presiden Copot Fadli Zon sebagai Menteri

Ia menjelaskan, proyek ini melibatkan sejarawan dari 34 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Penulisan dibagi dalam tiga wilayah besar: Barat, Tengah, dan Timur. Menurutnya, progres penyusunan naskah sejarah sudah mencapai 70–80 persen.

Namun, Fadli mengakui dirinya belum melihat langsung naskah final tersebut. Ia juga belum bisa memastikan apakah akan ada uji publik di DPR dalam waktu dekat.

“Kita lihat nanti, belum tahu jadwal pastinya,” ujarnya singkat.

Sumber: