bannerdiswayaward

Puluhan Triliun Tambahan Anggaran Kementerian Diusulkan, Efisiensi Pemerintahan Dipertanyakan

Puluhan Triliun Tambahan Anggaran Kementerian Diusulkan, Efisiensi Pemerintahan Dipertanyakan

Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara mengusulkan tambahan anggaran dalam jumlah besar untuk tahun 2026 dalam rapat bersama DPR RI-DPR RI-

JAKARTA, DISWAY.ID - Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara mengusulkan tambahan anggaran dalam jumlah besar untuk tahun 2026 dalam rapat bersama DPR RI

Nilai total tambahan anggaran dari kementerian yang diajukan mencapai puluhan triliun rupiah.

BACA JUGA:Rapat dengan DPR RI, Mendagri Jelaskan Prestasi Kinerja dan Pengelolaan Anggaran Kemendagri dan BNPP Tahun 2024

BACA JUGA:Curhat di Komisi III, DPR Setujui Usulan Tambahan Anggaran Kejagung hingga Rp27 Triliun

Usulan ini diajukan karena pagu indikatif yang disiapkan pemerintah dinilai belum mencukupi untuk mendukung pelaksanaan program-program prioritas nasional. 

Langkah ini pun memunculkan pertanyaan  terkait efektivitas efisiensi anggaran yang selama ini digaungkan Presiden Prabowo Subianto.

Menanggapi dinamika tersebut, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai bahwa permintaan tambahan anggaran oleh para menteri masih dalam batas wajar.

"Permintaan tambahan anggaran ke Badan Anggaran DPR oleh para menteri Prabowo lumrah karena efisiensi dilakukan," ujar Agung saat dikonfirmasi, Rabu 9 Juli 2025.

BACA JUGA:Natalius Pigai Akui Kesulitan Rampungkan Draf Revisi UU HAM Usai Buat Wacana Korupsi Sebagai Pelanggaran HAM Berat

Menurutnya, pengajuan tambahan dana ini terjadi karena pemerintah tengah berada dalam tahap transisi menuju pola kerja yang lebih normal dan sistematis.

"Sehingga saat pemerintahan mulai berjalan normal pasca transisi, alokasi dan realisasi anggaran secara obyektif menjadi lebih jelas," jelasnya.

Agung juga menegaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan DPR dalam menyusun anggaran agar program prioritas tidak terganggu.

"Di titik inilah rasionalisasi dan konsensus dengan Banggar DPR dibutuhkan agar beragam program pemerintah tak ada yang terganggu," tegasnya.

Curhat rendahnya Pagu Anggaran

Perlu diketahui, Menko Polhukam Budi Gunawan juga menyampaikan keberatan terhadap rendahnya pagu anggaran. 

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Sumber:

Berita Terkait

Close Ads