Puluhan Triliun Tambahan Anggaran Kementerian Diusulkan, Efisiensi Pemerintahan Dipertanyakan

Dari pagu indikatif Rp126,5 miliar, Kemenko Polhukam mengusulkan anggaran sebesar Rp728,8 miliar.

"Saat ini belum terdapat alokasi untuk program koordinasi pelaksanaan kebijakan,  padahal fungsi ini merupakan inti peran Kemenko sebagai pengampu operasional lintas sektor maupun kementerian dan lembaga. Menyadari ketimpangan antara mandat strategis dan ketersediaan anggaran, kami mengajukan usulan kebutuhan anggaran sebesar Rp728,8 miliar," kata Budi dalam rapat Banggar.

Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, juga mengusulkan tambahan Rp100,6 miliar dari pagu indikatif sebesar Rp124,6 miliar.

"Kami dalam rangka untuk mencapai seluruh program yang ingin kami lakukan di 2026, kami kembali mengusulkan kepada Saudara Saudara Pimpinan agar belanja non-operasional dan juga belanja modal kiranya dapat ditambahkan sejumlah Rp 100,609 miliar untuk menambahi pagu anggaran," kata Yusril.

BACA JUGA:Menhub Bantah Kapal KMP Tunu Tak Layak Layar, Sebut Pemeriksaan Aman, DPR: Kenapa Tenggelam di Awal Pelayaran

Sementara itu, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengusulkan tambahan anggaran Rp200 miliar untuk proyek strategis nasional.

"Beberapa flagship program yang menjadi arahan prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto, seperti pengembangan Giant Sea Wall dari Jakarta hingga Jawa Timur, terus kami kawal dan kembangkan agar konsepnya semakin matang dan bisa segera dijalankan," ujar Menko AHY.

AHY juga mendapat penugasan khusus untuk pengembangan Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang akan diperluas hingga Surabaya:

"Kami juga mendapatkan tugas khusus untuk mengawal kelanjutan dari pembangunan kereta api cepat. Ini akan meningkatkan bukan hanya konektivitas, tetapi juga membangun dan membuka sentra-sentra pertumbuhan ekonomi di daerah yang semakin maju," jelas AHY.

BACA JUGA:Putusan MK Bikin Geger, Parpol dan Fraksi DPR Siap Ambil Sikap Tegas

Menko Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas turut mengusulkan tambahan Rp272 miliar, jauh dari pagu indikatif yang hanya Rp137 miliar.

"Misalnya seperti program Desa Merah Putih, itu saya harus keliling Indonesia untuk menyampaikan langsung ke daerah agar program bisa dipahami dan dijalankan," ungkap Zulhas.

Menko PMK Pratikno meminta tambahan anggaran Rp207,2 miliar dari total kebutuhan Rp314 miliar, karena pagu indikatif hanya Rp106,8 miliar.

"Jadi kami sangat galau dengan pemanfaatan digital yang semakin berisiko, banyak manfaatnya tapi juga banyak risikonya. Oleh karena itu kami sampaikan perlu membuat pendidikan For all kita koordinasikan semua warga negara harus bijak dan cerdas dalam berdigital dan ber-AI," jelas Pratikno.

Tak hanya itu, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) juga mengusulkan tambahan Rp276,1 miliar, dari total kebutuhan Rp500,1 miliar. Saat ini, Kemenkonya baru mendapat Rp223,9 miliar.

Sumber: