Puluhan Triliun Tambahan Anggaran Kementerian Diusulkan, Efisiensi Pemerintahan Dipertanyakan

"Kebutuhan tersebut hanya terpenuhi sebesar Rp 223 miliar dari pagu indikatif untuk belanja perkantoran dan operasional, bukan anggaran program, sehingga perlu tambah alokasi anggaran sebesar Rp 276,1 miliar," kata Cak Imin.

BACA JUGA:DPR RI Siap Tindak Lanjuti Putusan MK Soal Pemilu Nasional dan Lokal

Menteri Agama Nasaruddin Umar bahkan mengajukan tambahan sebesar Rp8,4 triliun untuk gaji dan tunjangan ASN dan non-ASN, serta mendukung BOS Madrasah dan efisiensi di Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Kementerian Sosial (Kemensos) juga meminta tambahan Rp1,19 triliun untuk program Sekolah Rakyat, dengan rincian:

• Kurikulum: Rp3 miliar

• Gaji guru: Rp119 miliar

• Operasional sekolah: Rp497 miliar

• Jaringan komunikasi dan data: Rp11 miliar

• Gaji dan tunjangan guru: Rp177 miliar

• Sarana internal: Rp341 miliar

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengajukan kenaikan pagu dari Rp13,75 triliun menjadi Rp44,64 triliun, terutama untuk menutupi kebutuhan mandatory seperti gaji dan tukin PNS serta pengalihan PPL ke pusat sesuai Inpres Nomor 3 Tahun 2025.

"Saat ini belum mencukupi kebutuhan yang bersifat mandatory, antara lain belanja operasional pegawai akibat adanya penambahan CPNS dan pengangkatan PPPK tahun 2025," tegasnya.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengusulkan penambahan anggaran untuk mendukung pelbagai program teknis dan manajemen di 2026.

Menteri PAN RB Rini Widyantini mengatakan, usulan penambahan ini dilakukan lantaran pagu indikatif belum mampu mengakomodir kebutuhan anggaran Kemenpan RB untuk melaksanakan pelbagai program nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026.

"Dengan segala kerendahan hati, kami ingin menyampaikan permohonan usulan penambahan anggaran sebanayak Rp 314,7 miliar," kata Rini dalam rapat kerja bersama Komisi bidang Pemerintahan DPR, Rabu, 9 Juli 2025.

Sumber: