Strategi Koperasi Merah Putih Meratakan Perekonomian Nasional, Putus Panjangnya Mata Rantai Distribusi

Masyakarat sendiri juga tidak perlu khawatir terkait dengan suplai barang karena salah satu BUMN yang mendukung adalah Kantor Pos.

Tatang menyampaikan jika biasanya kendaraan Kantor Pos yang hanya mengantarkan paket dan surat, dalam program ini mereka juga akan menjadi armada dalam mendistribusikan berbagai kebutuhan.

BACA JUGA:Ketekunan Berbuah Apresiasi, Nasabah PNM Palembang Ikuti Studi Banding UMKM

BACA JUGA:Sambil Terisak Baca Pledoi, Hasto Kutip Bung Karno dan Kudatuli

Ciptakan Lapangan Kerja Masyarakat Desa

Meskipun dalam pendiriannya dibutuhkan 9 orang dari sebuah desa pegawas 3 orang, pegurus 3 orang dan pengelola 3 orang, namu para pengurus ini nantinya akan dapat menarik pegawai dari warga desa serta anggota baru.

Diharapkan dengan berkembangnya KMP maka nantinya juga akan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat kerja.

“Dengan berkembangnya koperasi dan bertambahnya anggota juga akan menambah lapangan kerja karena keuntungan yang didapat juga akan dibagikan ke masyarakat desa,” terang Tatang.

Tidak hanya sekedar menjual berbagai kebutuhan masyarakat, KMP juga akan berperan sebagai perpanjangan tangan dari BUMN dalam mengumpulkan hasil bumi masyakarat.

BACA JUGA:Wujudkan Pemerintahan Tanpa KKN, Pramono Komitmen Bangun Sistem Transparan

BACA JUGA:Kemenkes Siap Ungkap Hasil Uji Coba Vaksin TBC Bill Gates Akhir 2026

Tatang menyampaikan salah satunya dalam mendukung Bulog dalam membeli gabah dari masyarakat.

Dengan adanya KMP maka Bulog tidak perlu lagi keliling dalam pembelian gabah dan masyakarat dapat mengumpulkan gabah di koperasi kemudian baru di bawa ke pengolahan dan gudang yang ada di kabupaten.

Menurut Tatang saat ini 96.72 persen atau 77.378 koperasi telah menyelesaikan pengurusan perizinan dari target yang ditetapkan.

Bahkan pada 19 Juli mendatang program ini akan segera diresmikan oleh Presiden Wonosari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Sumber: