Sindikat Penjualan Bayi ke Singapura Bermodus Adopsi Ilegal, Total Ada 25 Korban dari Jawa Barat

BANDUNG, DISWAY.ID - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat kembali berhasil mengungkap praktik sindikat adopsi ilegal bayi lintas negara. 

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Jawa Barat, Kombes Surawan mengatakan sebanyak 25 bayi diduga menjadi korban jaringan ini, yang beroperasi dari Jawa Barat hingga ke luar negeri, dengan Singapura sebagai pasar utamanya.

Diungkapkannya, dari 25 bayi tersebut, 15 bayi sudah terdeteksi berada di Singapura, sedangkan 6 lainnya berhasil diselamatkan di Pontianak. 

"Sisanya masih dalam proses pencarian. Ada yang sempat tertolak saat pengurusan dokumen," katanya kepada awak media, Kamis 17 Juli 2025.

BACA JUGA: Sindikat Perdagangan Bayi Internasional Dibongkar di Jawa Barat, 6 Balita Diselamatkan

Rekrutmen dari Jawa Barat, Dijual ke Luar Negeri

Seluruh bayi yang jadi korban disebut berasal dari wilayah Jawa Barat, khususnya Bandung. 

Disebutkannya, daerah ini menjadi basis utama karena domisili para perekrut berada di Bandung. 

"Modusnya dimulai dari iklan adopsi bayi yang disebar melalui media sosial," sebutnya.

"AF, salah satu tersangka utama, mengiklankan bayi untuk diadopsi. Dari situlah proses seleksi dilakukan, dan bayi yang dianggap layak akan ditawarkan ke calon ‘orang tua’ di luar negeri, terutama Singapura,"lanjutnya.

Sebelum bayi dikirim, pelaku melakukan seleksi ketat, bahkan sampai video call untuk memastikan kondisi fisik bayi lengkap dan sesuai dengan permintaan.

Jika cocok, proses dokumen pun dijalankan mulai dari pembuatan identitas palsu hingga penyisipan nama bayi dalam Kartu Keluarga (KK) fiktif.

BACA JUGA:Dokter Anak Ungkap Fakta, Penyakit Kulit Jadi pada Bayi dan Balita Bisa Berakibat Fatal

Palsukan Identitas, Gunakan Orang Tua Palsu

Hasil penyidikan mengungkap, semua KK fiktif yang digunakan berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat. 

"Total ada 15 KK palsu yang kini sedang kami telusuri. Sudah kami koordinasikan dengan Polda Kalbar dan Dukcapil setempat untuk penyelidikan lebih lanjut," ujarnya.

Sumber: