GIIAS 2025: Kemenperin Hadir Sebagai Katalisator Revolusi Industri Otomotif Indonesia

JAKARTA, DISWAY.ID-- Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terus berjalan meskipun ada beberapa perubahan dalam aspek anggaran. 

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, yang menegaskan bahwa anggaran untuk pembangunan IKN akan selalu tersedia, meski fluktuatif.

BACA JUGA:Gila! Belajar dari YouTube, 4 Tersangka Campur Oli Bekas dan Parafin Jadi Merek Ternama

BACA JUGA:Liverpool Sudah Habiskan 300 Juta Euro di Bursa Transfer, Alexander Isak Ikut Tambah Pengeluaran?

"Yang terpenting terhadap pembangunan otorita IKN itu berkelanjutan. Setiap tahun kami anggarkan bahwa besaran anggarannya itu fluktuatif, itu sesuai kebutuhan prioritas tentu. Tapi pasti anggaran otorita IKN selalu ada," katanya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 24 Juli 2025.

Said meyakinkan bahwa pada tahun 2026, anggaran untuk Otorita IKN akan mengalami peningkatan. 

"Kalau melihat kekuatan fiskal kita di 2026, insyaallah otorita IKN akan ada peningkatan," ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa IKN tidak akan mangkrak, karena pembangunan ini merupakan amanat undang-undang. 

BACA JUGA:Perkenalkan JETOUR X20e di GIIAS 2025, JETOUR Sasar Pasar Gemuk Tanah Air

BACA JUGA:Promo JSM Alfamart Terbaru Akhir Pekan 25-27 Juli 2025, Minyak Goreng dan Mie Instan Mulai Rp14 Ribuan!

"IKN tidak akan pernah mangkrak, karena itu amanat undang-undang," tegasnya.

Polemik mengenai keberlanjutan kebijakan IKN sempat muncul terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Pembahasan Program Pembangunan Nasional (PPHN). 

Namun, Said Abdullah yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) menjelaskan bahwa kebijakan IKN tetap ada dalam kebijakan umum meski tidak tercantum dalam PPHN. 

"Tapi dalam kebijakan umum tetap ada. Sehingga pembacaan kita tidak kemudian sepotong-sepotong," jelasnya.

Sumber: