4 Satgas Baru Diluncurkan, Perkuat Sinergi untuk Pemerintahan Bersih

Selain itu, hadir pula perwakilan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dari 35 kementerian/lembaga, menunjukkan cakupan luas kolaborasi lintas sektoral.

Dalam sesi pleno, peserta menyimak pembagian tugas ke dalam empat Satuan Tugas (Satgas) utama yang menjadi benteng operasional Desk dalam memerangi korupsi:

1. Satgas Pengadaan Barang dan Jasa, dikoordinasikan oleh Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), fokus pada pengawasan proses pengadaan untuk mencegah praktik kolusi dan nepotisme.
2. Satgas Penerimaan Negara, di bawah koordinasi Inspektur III Kementerian Perindustrian, bertugas memastikan optimalisasi penerimaan negara nonpajak (PNBP) dan mencegah kebocoran anggaran.
3. Satgas Perizinan, dikoordinasikan oleh Inspektur Kementerian Investasi dan Hilirisasi, menargetkan perbaikan tata kelola perizinan untuk meminimalkan potensi suap dan penyalahgunaan wewenang.
4. Satgas Lembaga Jasa Keuangan, dipimpin oleh Direktur Pengawasan Kepatuhan Penyediaan Jasa Keuangan, fokus pada pengawasan sektor keuangan untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Setelah sesi pleno, forum berlanjut ke diskusi breakout room, di mana masing-masing Satgas membahas rencana kerja periode Agustus hingga Desember 2025.

Hasil diskusi ini akan diselaraskan lebih lanjut dalam forum khusus pada 31 Juli 2025, yang diharapkan menghasilkan peta jalan konkret untuk mencapai target antikorupsi.

BACA JUGA:Menkum Ungkap Proses Ekstradisi Buron Kasus Investree Masuk Proses Pemenuhan Dokumen

Asep Jenal Ahmadi menekankan bahwa Desk Koordinasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan wadah nyata untuk memperkuat integritas penyelenggara negara.

“Pertemuan ini adalah langkah tindak lanjut untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan menghentikan praktik kebocoran negara. Ini soal komitmen bersama,” ujarnya.

Meski ambisius, upaya ini tidak lepas dari tantangan. Koordinasi lintas kementerian/lembaga sering kali terhambat oleh ego sektoral dan perbedaan prioritas.

Peluncuran Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola, dengan empat Satgas sebagai ujung tombak, diharapkan menjadi langkah strategis pemerintah dalam memerangi korupsi secara terpadu.

Dengan fokus pada perbaikan tata kelola, peningkatan IPK, dan kepatuhan terhadap standar internasional, inisiatif ini diharapkan juga menjadi tonggak penting menuju pemerintahan yang bersih dan melayani.

Sumber: