Drama Pemakzulan Wakil Presiden Sara Duterte Pupus di Senat Filipina

Drama Pemakzulan Wakil Presiden Sara Duterte Pupus di Senat Filipina

Sara Duterte ancam Presiden Ferdinand Marcos Jr--Hindustan Times

Namun, proses ini terhenti ketika Mahkamah Agung Filipina pada 25 Juli 2025 memutuskan bahwa aduan keempat melanggar aturan konstitusional, yang melarang lebih dari satu proses pemakzulan terhadap pejabat yang sama dalam setahun.

BACA JUGA:Trump Meradang PM India Modi Mau Kunjungi China untuk Pertama Kalinya dalam 7 Tahun

Pada 7 Agustus 2025, Senat Filipina akhirnya mengarsipkan mosi pemakzulan, dengan 19 dari 24 senator mendukung keputusan ini.

Keputusan ini memicu protes besar-besaran di Kota Quezon, di mana ratusan warga turun ke jalan menuntut proses penyelidikan yang tuntas.

Demonstran menyoroti dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan menuntut independensi legislatif, sementara pendukung Sara menyebut pemakzulan ini sebagai manuver politik untuk menjegal ambisinya menuju pemilu presiden 2028.

Sikap Presiden Marcos dan Ketegangan Politik

Meski Presiden Marcos awalnya menolak pemakzulan, menyebutnya sebagai “badai dalam cangkir teh” yang mengalihkan fokus legislatif, kantor kepresidenan akhirnya menyatakan tidak akan ikut campur dalam proses hukum.

Sekretaris Eksekutif Marcos, Lucas Bersamin, pada 3 Februari 2025 menegaskan bahwa pemerintah menghormati independensi legislatif. Namun, tuduhan Sara bahwa Marcos ingin “menyingkirkannya secara fisik” menambah panasnya konflik, terutama karena Marcos dianggap melihat Sara sebagai ancaman besar bagi pemilu 2028.

Sikap Marcos yang kini lebih condong ke AS, berbeda dengan kebijakan pro-China era Rodrigo Duterte, juga memperdalam keretakan.

BACA JUGA:Utusan Khusus Trump, Steve Witkoff Mendadak ke Rusia, Ada Apa?

Sara sendiri mengundurkan diri dari Kabinet Marcos pada Juni 2024 setelah berselisih soal kebijakan, termasuk penanganan sengketa Laut China Selatan.

Reaksi Publik dan Kontroversi

Keputusan Senat untuk mengarsipkan pemakzulan memicu reaksi beragam. Ribuan warga, termasuk kelompok mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil, menggelar unjuk rasa pada 7 Agustus 2025 di Kota Quezon, menuntut keadilan dan transparansi.

Mereka membawa spanduk dengan tulisan seperti “Jangan Biarkan Korupsi Lolos!” dan menuduh Senat tunduk pada tekanan politik.

Di sisi lain, pendukung Sara, termasuk kakaknya, Paolo Duterte, menyebut proses ini sebagai “penganiayaan politik.”

Sara sendiri, dalam konferensi pers pada 7 Februari 2025, menolak mengundurkan diri dan menyatakan tim hukumnya sedang mempersiapkan pembelaan untuk sidang yang kini telah dibatalkan. Ia juga meminta pendukungnya untuk menyalurkan aspirasi melalui media sosial guna menghindari gangguan publik.

BACA JUGA:LBH Fatayat NU Diperkenalkan, Menteri PPPA Soroti Urgensinya

Apa Arti Keputusan Ini untuk Filipina?

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Sumber:

Close Ads