Penambahan 6 Kodam Dilakukan Bertahap, DPR: Berdasar Keamanan, Bukan Kepentingan Politik

JAKARTA, DISWAY.ID-- Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, angkat bicara soal kekhawatiran publik terkait dampak pembentukan enam Kodam baru terhadap anggaran negara. 

Menurutnya, penambahan satuan TNI memang membutuhkan anggaran, namun pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap.

BACA JUGA:Jadi Lebih Aman, Simak 5 Tips Top Up FF Murah di Platform Digital

BACA JUGA:8 Bulan Menganggur, Paman Alvin Lim Datangi Natalia Rusli Minta Kerjaan

"Begini, pada hari Minggu saya diundang dan menyaksikan peresmian pembentukan penambahan 6 kodam yaitu kodam di Riau, Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, dan Papua. Jadi ada 6 kodam," jelas TB Hasanuddin kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa 12 Agustus 2025.

Ia juga menambahkan bahwa pengembangan organisasi TNI tak berhenti di situ. 

"Kemudian juga peresmian pembentukan 20 Brigade Infantri Teritorial. Di dalamnya ada 100 bataliyon. Kemudian juga pengembangan Kopassus, ada penambahan 6 grup. Kemudian Marinir ditambah dengan 5 Batalion Infantri Pendarat. Kemudian Kopasga ditambah 2 Batalion, 1 Batalion Tempur dan 1 Batalion Bantuan Tempur," jelasnya.

BACA JUGA:Hanung Bramantyo Minta Penayangan Film 'Merah Putih: One for All' Ditunda, Soroti Kualitas Animasi

BACA JUGA:Akun yang Fitnah Prada Lucky Punya Kelainan Seksual Minta Maaf: Ngaku Salah ke Serma Christian Namo

Mengenai beban terhadap APBN, TB Hasanuddin menegaskan bahwa pengembangan ini sudah dikaji dan akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. 

"Secara keseluruhan tentu ini membutuhkan anggaran, tetapi secara bertahap. Jadi apa yang diresmikan kemarin itu nanti mungkin membutuhkan waktu sekian tahun. Sesuai dengan kemampuan anggaran," ujarnya.

Ia juga menyebutkan bahwa Presiden akan menyampaikan secara resmi rincian anggaran pada pidato kenegaraan. 

"Anggarannya ada penambahan, dan nanti saya tidak akan mendahului Bapak Presiden. Nanti kita akan diumumkan pada tanggal 15 Agustus. Dalam pidato Presiden menyambut 17 Agustus tahun 2025," terangnya.

Ia menambahkan bahwa adanya peningkatan belanja pegawai dan kemungkinan pengurangan pos anggaran lain.

Sumber: