Pengamat Soroti Deddy Sitorus Belum Kena Sanksi, Anggota DPR Arogan Tak Cukup Dinonaktifkan, Harus Ada PAW

Agus mengimbau para anggota DPR RI dan DPRD maupun elit politik agar lebih arif dalam membuat pernyataan-pernyataan, sikap, dengan pernyataan yang lebih konstruktif. Bukan banyak pernyataan-pernyataan yang tidak tepat dan menyakitikan masyarakat.

"Jadi tindakan pimpinan partai terhadap tiga, empat anggota DPR yang sudah menonaktifkan, menurut saya itu tindakan yang tepat. Hanya saja mungkin tidak berhenti pada individu menurut saya. Tapi juga pada institusi DPR untuk berubah," tegasnya.

Ia menegaskan bahwa para wakil rakyat diharapkan lebih responsif lagi terhadap tuntutan masyarakat dan mengubah paradigma DPR untuk lebih memihak kepada kepentingan publik.

"Jadi bukan memihak pada partai dan sangat individualis," tandasnya.

Akhir Agustus 2025, Indonesia diguncang oleh gelombang demonstrasi besar-besaran. Protes yang dikenal sebagai "Revolusi Rakyat Indonesia" ini berlangsung di depan Gedung DPR RI di Senayan-Jakarta, dan meluas ke berbagai kota seperti Surabaya, Semarang, Makassar, Medan, Mataram, dan lain-lain. 

Aksi ini tidak hanya dipicu oleh keputusan DPR terkait tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan, tetapi juga oleh sikap arogan dan pernyataan kontroversial sejumlah anggota DPR yang memicu kemarahan publik. 

BACA JUGA:Hubungan Jokowi dengan Deddy Sitorus Memanas, Puan: Sudahi Hal yang Bikin Kita Terpecah Belah

Perlu diketakui akibat gelombang protes rakyat ini. 

Sejumlah partai politik besar di Indonesia, termasuk Partai Amanat Nasional (PAN), Partai NasDem, dan Partai Golkar, resmi menonaktifkan beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). 

Dari kubu PAN, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) telah menonaktifkan dua nama populer, yakni Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Surya Utama (Uya Kuya).

Sementara itu, dari Partai NasDem, dua nama lain yang turut dinonaktifkan adalah Ahmad Sahroni dan artis Nafa Urbach. 

Tidak ketinggalan, Partai Golkar juga mengambil langkah serupa dengan menonaktifkan Adies Kadir, yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI.

Namun, posisi Dedi Sitorus yang juga membuat gaduh dengan perkataanya yang menyebut jangan samakan DPR dengan Rakyat Jelata masih aktif, dan belum ada tindakan dari partainya.

 

Sumber: