Badai PHK Gudang Garam Jadi Sinyal Berat Industri Tembakau Sekaligus Ketidakpastian Ekonomi

JAKARTA, DISWAY.ID - Jagat maya dihebohkan dengan kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang menerpa salah satu raksasa industri hasil tembakau (IHT) Indonesia, PT Gudang Garam Tbk.

Kabar yang bermula dari video-video perpisahan haru karyawan di media sosial pada awal September 2025 ini sontak memicu kekhawatiran publik dan mengundang komentar dari berbagai pihak, termasuk para pakar ekonomi.

BACA JUGA:Riwayat Pendidikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Jebolan UIN Jakarta yang Main Domino Bareng Eks Tersangka Pembalakan Liar

BACA JUGA:Pak Prabowo, Sudah Selayaknya Raja Juli Antoni dan Abdul Kadir Karding Dicopot dari Kabinet!

Meski hingga berita ini diturunkan pihak manajemen Gudang Garam belum memberikan keterangan resmi, isu ini telah menjadi cerminan tekanan berat yang dihadapi industri padat karya tersebut dan menimbulkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap prediksi ekonomi Indonesia ke depan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menjadi salah satu tokoh yang pertama kali angkat bicara. Menurutnya, jika kabar PHK ini benar, hal tersebut menjadi bukti nyata dari menurunnya daya beli masyarakat.

"Ini membuktikan daya beli masyarakat masih rendah, sehingga produksi pabrik menurun," ujar Said Iqbal saat dihubungi oleh Disway.id, Minggu 7 September 2025.

Ia juga menyoroti sejumlah faktor lain yang memberatkan industri, seperti kenaikan cukai rokok yang tinggi dan peredaran rokok ilegal yang semakin marak.

BACA JUGA:Andre Onana Pertimbangkan Gabung Trabzonspor Usai 'Dibuang' Manchester United

Said Iqbal memperingatkan bahwa gelombang PHK di industri rokok berpotensi meluas dan berdampak pada ratusan ribu pekerja di sektor terkait.

Pandangan Pakar Ekonomi

Para pakar ekonomi telah lama menyoroti tantangan yang dihadapi industri hasil tembakau. Kebijakan cukai yang terus meningkat dan regulasi yang semakin ketat dinilai menjadi pedang bermata dua bagi perekonomian.

Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, dalam beberapa kesempatan telah memperingatkan mengenai dampak negatif dari regulasi yang terlalu ketat terhadap IHT.

BACA JUGA:Bupati Bogor Bangga Kejuaraan Silat Cimande Jadi Bagian Sejarah Silat Dunia

Menurutnya, kebijakan seperti pengetatan aturan kemasan dan pembatasan iklan dapat berpotensi mengurangi pendapatan negara dan mengancam jutaan tenaga kerja yang bergantung pada sektor ini, mulai dari petani tembakau hingga buruh linting.

Sumber: