Prabowo Perang Anti Korupsi

Lalu, ada OTT pada Kamis, 14 Agustus 2025, operasi ini menyeret Direktur Utama Inhutani V, Dicky Yuana Rady dan delapan pihak lainnya.

Dari sembilan pihak yang sempat diamankan KPK. Namun, hanya tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. 

Selain Dicky, ada Staf Perizinan SB Grup, Aditya dan PT Paramitra Mulia Langgeng, Djunaidi. 

5. OTT Sertifikasi K3 

Selanjutnya, pada Rabu, 20 Agustus 2025, menjadi OTT pertama di Kabinet Presiden Prabowo Subianto saat Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerung alias Noel ditangkap.

Noel bersama 10 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Selain Noel, ada 10 orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni :

• Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 tahun 2022-2025, Ievian Bobby Mahendro
• Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022-sekarang, Gerry Aditya Hewanto Putra 
• Subkoordinator Keselamatan Kerja Dit. Bina K3 tahun 2020-2025, Subhan.
• Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja tahun 2020-sekarang, Antasari Kusumawati
• Dirjen Binwasnaker dan K3 pada Maret 2025, Fahrurozi
• Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021- Februari 2025, Hery Sutanto
• Subkoordinator, Sekarsari Kartika Putri
• Koordinator, Supriadi 
• Pihak PT KEM Indonesia, Temurila 
•  Miki Mahfud

Ketika OTT KPK menyita 22 Kendaraan yang terdiri dari 15 mobil dan 7 motor. 

Adapun kasus politikus Partai Gerindra ini terkait pemerasaan berkait dengan sertifikasi K3 dari Kementerian Ketenaga Kerjaan yang berangkat dari kegiatan tangkap tangan. 

"Jadi memang suatu tahapan yang tidak bisa kami sampaikan secara detail proses dan tahapannya seperti apa. Yang kemudian dalam proses penyelidikan tertutup tersebut," jelas Budi. 

"Kegiatan tangkap tangan ini bermula dari laporan pengaduan masyarakat yang diterima KPK. Hal ini sekaligus sebagai bentuk kontribusi konkret dan dukungan publik dalam pemberantasan korupsi," ujar Ketua KPK, Setyo Budiyanto. 

Kasus dengan Kerugian Negara Besar 2025

KPK mengusut sejumlah kasus dengan kerugian negara dengan terbilang cukup besar. Nilai kerugian negara lebih dari Rp 1 Triliun.

Pada, 8 Agustus 2025 telah meningkatkan perkara dugaan korupsi kuota haji 2024 ke tahap penyidikan melalui Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum.

Masih sprindik umum, hingga kini KPK belum mengumumkan tersangka dalam kasus ini.

Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan alasan dinaikan dari penyelidikan ke penyidik agar lebih leluasa mengumpulkan barang bukti guna menemukan fakta-fakta baru.

Tambahan kuota haji sebanyak 20.000 dimaksud diperoleh Indonesia setelah pertemuan bilateral antara Presiden RI ke-7 Joko Widodo dengan Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman Al-Saud pada 19 Oktober 2023 lalu.

Sumber: