Polisi Piandel

"Norma-norma demokrasi seperti keadilan, kesetaraan, independensi, dan transparansi harus menjadi napas kerja Polri sehari-hari," tegas Didik.

Menurutnya, tanpa hal itu, reformasi hanya akan menjadi slogan kosong. Salah satu pilar penting dalam reformasi Polri adalah menjauhkan polisi dari gaya militeristik.

Satu lagi depolitisasi. Yakni menjamin netralitas Polri dari kekuasaan politik.

Kedua hal ini, lanjut Didik, mutlak diperlukan untuk mewujudkan pemolisian yang demokratis dan berorientasi pada masyarakat sipil.

Didik menekankan reformasi Polri harus sinkron dengan kerangka hukum nasional.

Seperti UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara, UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 34/2004 tentang TNI.

“Polri harus memiliki posisi yang jelas dalam sistem keamanan nasional dan hubungan dengan institusi lain,” imbuhnya.

Reformasi Polri tidak bisa lagi bersifat top-down. Yakni kebijakan ditentukan pusat. Sementara wilayah hanya menjalankan tanpa ruang inovasi.

"Reformasi sejati harus membuka ruang partisipatif, mendorong perubahan dari bawah. Selain itu, memberdayakan satuan wilayah untuk melakukan terobosan pelayanan," terangnya.

Ia menambahkan, reformasi juga tidak boleh berhenti pada soal teknis. Seperti sistem pelaporan atau tata kelola anggaran.

Yang lebih penting adalah reformasi strategis. Termasuk membenahi posisi fungsional kepolisian dalam sistem ketatanegaraan. Memperkuat akuntabilitas, serta mendirikan lembaga pengawas eksternal yang independen.

Reformasi Polri, kata Didik, hanya akan berhasil jika meredefinisi jati diri polisi.

Bukan lagi aparat yang menakuti. Melainkan pelayan masyarakat yang humanis. Rendah hati. Bersih dari korupsi. Serta menjunjung tinggi HAM.

"Polisi Indonesia harus keluar dari bayang-bayang militerisme. Polri harus menjadi institusi sipil. Yang melayani. Bukan menindas," tekan Didik.

Ia juga menyoroti gaya hidup mewah dan praktik koruptif yang mencoreng wajah kepolisian.

Sumber: