ESDM Bantah Isu Gunung Lawu Jadi Proyek Panas Bumi, Tidak Masuk Wilayah Kerja Geotermal

JAKARTA, DISWAY.ID – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akhirnya buka suara soal isu proyek panas bumi (geothermal) di kawasan Gunung Lawu yang sempat menuai polemik publik.

Pemerintah menegaskan, Gunung Lawu tidak termasuk dalam Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP). Artinya, tidak ada rencana lelang proyek geothermal maupun aktivitas eksplorasi di area tersebut.

“Gunung Lawu tidak masuk WKP. Tidak ada proses lelang, tidak ada eksplorasi. Ini bentuk komitmen kami menjaga nilai sejarah, budaya, dan spiritual di kawasan tersebut,” tegas Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) ESDM, Eniya Listiani Dewi, Senin, 20 Oktober 2025.

BACA JUGA:Prabowo Tantang Koruptor untuk Adu Kekuatan

BACA JUGA:Kecoak Cyborg UNDIP Jadi Inovasi Futuristik untuk Misi Penyelamatan Bencana

Isu soal proyek geothermal Gunung Lawu mencuat setelah BEM Universitas Diponegoro (Undip) menuding adanya percepatan izin proyek panas bumi di wilayah Jenawi, lereng Lawu, tanpa melibatkan masyarakat sekitar.

Namun ESDM membantah keras tudingan itu. Menurut Eniya, yang akan dilakukan pemerintah hanya sebatas Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE), yakni kajian ilmiah untuk memetakan potensi panas bumi tanpa pengeboran maupun aktivitas destruktif.

“PSPE ini masih tahap survei geosains awal. Kawasan sakral, situs budaya, dan hutan konservasi dikecualikan dari area kajian,” jelasnya.

Energi Bersih Tak Boleh Abaikan Nilai Budaya

Kajian PSPE di Jenawi sejatinya ditujukan untuk mengidentifikasi potensi panas bumi sebesar 40 megawatt (MW), cukup untuk memasok listrik ke lebih dari 40 ribu rumah tangga.

Namun, Dewi menegaskan bahwa pengembangan energi bersih tak boleh mengorbankan nilai-nilai budaya dan spiritual masyarakat setempat.

BACA JUGA:Ini 10 Menteri Layak Direshuffle, Kinerja Bahlil Terburuk di Survei CELIOS

BACA JUGA:Kasus Dugaan Korupsi Karet di Kementan, KPK Periksa Eks Sekjen Harry Priyono

“Proyek ini tidak akan kami jalankan sebelum proses dialog tuntas. Semua dilakukan secara transparan dan partisipatif,” ujarnya.

Pemerintah juga memastikan PSPE Jenawi tidak akan dilaksanakan pada tahun 2025, sambil menunggu hasil audiensi dengan masyarakat, aktivis lingkungan, dan tokoh adat.

Sumber: