DPR Sorot Kinerja Menteri ESDM Bahlil, Banyak PR Energi Belum Tuntas

JAKARTA, DISWAY.ID – Anggota Komisi VII DPR RI, Ratna Juwita Sari, menyoroti kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) selama satu tahun masa pemerintahan Prabowo–Gibran.

Evaluasi ini disampaikan menyusul pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang sebelumnya menegaskan bahwa hanya Presiden berhak menilai kinerja kementerian.

Menurut Ratna, publik dan DPR justru memiliki peran penting dalam memberikan penilaian objektif terhadap capaian kementerian, terutama di sektor strategis seperti energi dan mineral.

BACA JUGA:Ini 10 Menteri Layak Direshuffle, Kinerja Bahlil Terburuk di Survei CELIOS

BACA JUGA:Adian Napitupulu Singgung Gaya Menkeu Purbaya: Kebijakannya Belum Terbukti, Tapi Dia Lucu

“Tentu kita menghargai semangat kerja Pak Menteri, tetapi evaluasi publik dan DPR juga penting untuk memastikan arah kebijakan energi nasional tetap sejalan dengan target kemandirian dan keberlanjutan. Masih banyak PR besar yang harus dituntaskan,” ujar Ratna di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Ratna menilai sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) di sektor energi belum menunjukkan progres signifikan.

Beberapa di antaranya yakni pembangunan kilang minyak dalam negeri, pabrik etanol berbasis tebu dan singkong, serta program energi hijau dan transisi energi bersih.

“Kilang minyak yang semula diharapkan mengurangi ketergantungan impor BBM belum kunjung selesai. Begitu juga pabrik etanol yang bisa jadi solusi bahan bakar ramah lingkungan, masih belum terlihat percepatannya,” tegas legislator Fraksi PKB itu.

Selain itu, Ratna menyoroti lambannya implementasi kebijakan energi hijau seperti pengembangan energi surya, angin, dan biomassa.

Menurutnya, tanpa roadmap jelas dan investasi berkelanjutan, target net zero emission akan sulit tercapai.

BACA JUGA:Mahfud MD dan KPK Saling Saut soal Dugaan Markup Proyek Kereta Cepat Whoosh, Agak Aneh Ini!

BACA JUGA:Purbaya Janji Ekonomi Bangkit Desember, Dana Rp200 Triliun Mulai Berdampak

UU Minerba Jadi PR Besar

Ratna juga menegaskan pentingnya percepatan penyusunan aturan turunan dari Undang-Undang Minerba.

Sumber: