Sambut Hari Pahlawan, Kemensos Usulkan 40 Tokoh Jadi Pahlawan Nasional, Siapa Saja?

JAKARTA, DISWAY.ID-- Kementerian Sosial (Kemensos) mengusulkan sejumlah 40 nama tokoh untuk mendapat gelar pahlawan nasional dalam Peringatan Hari Pahlawan 10 November mendatang, termasuk aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, Marsinah.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyerahkan berkas usulan tersebut kepada Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon di Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Selasa siang.

BACA JUGA:FC Twente Kembali Sodorkan Kontrak Baru Mees Hilgers, Tapi..

BACA JUGA:KunjunganPresiden Afrika Selatan dan Brasil, Polda Metro Pastikan Tak Ada Rekayasa Lalin

“Usulan ini berupa nama-nama yang telah dibahas selama beberapa tahun terakhir. Ada yang memenuhi syarat sejak lima atau enam tahun lalu, dan ada pula yang baru diputuskan tahun ini. 

"Di antaranya Presiden Soeharto, Presiden Abdurrahman Wahid, dan juga Marsinah,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Jakarta, Selasa 21 Oktober 2025.

Proses pengusulan nama pahlawan nasional itu berawal dari masyarakat melalui Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD).

BACA JUGA:Kunjungi Istana Merdeka, Presiden Ramaphosa Disuguhi Kopi Hitam oleh Prabowo

BACA JUGA:Sinergi Semakin Kokoh, BLUD RSUD Balaraja Kelola Keuangan di Bank Banten

Menurut Saifullah, dari hasil pembahasan di tingkat daerah dan ditandatangani bupati atau wali kota maka dokumen diteruskan ke gubernur dan kemudian diterima Kementerian Sosial untuk dikaji lebih lanjut.

“Kami melakukan pengkajian bersama tim TP2GP. Hasil kajian tersebut hari ini saya teruskan kepada Pak Fadli Zon selaku Ketua Dewan Gelar. Selanjutnya akan dibahas sepenuhnya oleh dewan dan hasilnya kita tunggu bersama,” ujarnya.

Selain Marsinah, Presiden RI ke-2 Soeharto, dan Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), 

BACA JUGA:Indonesia Capai Swasembada Pangan Hanya dalam Satu Tahun

BACA JUGA:Revisi UU HAM Siap Disahkan, Pigai Masukkan Korupsi sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Sumber: