Heboh Meme Bahlil Makin Brutal, Pengamat Singgung Demokrasi dan Kebebasan Berekspresi

Heboh Meme Bahlil Makin Brutal, Pengamat Singgung Demokrasi dan Kebebasan Berekspresi

Langkah kader muda partai Golkar yang akan melaporkan pembuat meme Ketua Umum partainya, Bahlil Lahadalia, menuai beragam tanggapan. --Disway

JAKARTA, DISWAY.ID - Langkah kader muda partai Golkar yang akan melaporkan pembuat meme Ketua Umum partainya, Bahlil Lahadalia, menuai beragam tanggapan. 

Salah satu kritik datang dari Pengamat Politik Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting, yang menilai tindakan tersebut berpotensi mencederai kebebasan berekspresi di ruang digital.

Menurutnya, setiap warga negara, termasuk pejabat publik, berhak menjaga nama baik dan martabatnya.

Dalam konteks itu, laporan hukum bisa dianggap sebagai bentuk pembelaan terhadap reputasi.

BACA JUGA:Bahlil Targetkan Mandatori Etanol 10 Persen Berlaku pada 2027

"Namun di sisi lain, langkah pelaporan terhadap pembuat meme terasa berlebihan, bahkan berbahaya bagi iklim demokrasi. Sebab, meme adalah bagian dari ekspresi sosial," ujar Selamat Ginting saat dikonfirmasi, Kamis 23 Oktober 2025.

Menurutnya, dalam demokrasi, kritik dan satire terhadap pejabat publik adalah hal yang wajar. 

"Ketika sebuah meme bisa memicu laporan hukum, muncul pertanyaan: seberapa kuat sesungguhnya kekuasaan itu, hingga perlu begitu sensitif terhadap candaan digital? Kita tahu, pejabat publik hidup dalam sorotan rakyat. Kritik, satire, bahkan olok-olok adalah konsekuensi dari jabatan yang diemban di ruang demokrasi," ucapnya.

BACA JUGA:Ini 10 Menteri Layak Direshuffle, Kinerja Bahlil Terburuk di Survei CELIOS

Ginting juga menyoroti peran sayap Partai Golkar yang ikut membuat laporan ke pihak berwenang. 

"Langkah pelaporan oleh sayap Partai Golkar (AMPG dan AMPI) dimana Bahlil sebagai Ketua Umum Golkar, juga menimbulkan kesan lain, bahwa politik tengah bergerak ke arah kontrol narasi. Ketika partai mengambil peran membela ketua umumnya dari serangan warganet, maka ruang dialog berubah menjadi arena penertiban," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa politik modern seharusnya mampu menghadapi kritik publik, termasuk dalam bentuk meme. 

BACA JUGA:Pemerintah Legalkan Sumur Minyak Rakyat, Bahlil: Negara Harus Berpihak pada Masyarakat

"Kita hidup di era ketika politik tak lagi hanya soal pidato dan baliho, tapi juga soal meme dan unggahan viral. Meme bisa lebih tajam dari opini akademik karena menjangkau publik luas dengan bahasa sederhana. Reaksi keras terhadap meme menunjukkan kegagapan elite dalam menghadapi bentuk komunikasi baru," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Sumber:

Berita Terkait

Close Ads