Presiden Prabowo Diminta Urungkan Niat Bentuk Komite Reformasi Polri, Ada Apa?

JAKARTA, DISWAY.ID - Presiden Prabowo Subianto diharapkan mengurungkan niat untuk membentuk Komite Reformasi Polri.

Hal ini disebut demi mengakhiri tekanan politik yang justru berpotensi merugikan pemerintah serta stabilitas negara.

BACA JUGA:CEK! 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru Hari Ini 25 Oktober 2025, Borong Item Eksklusif Sekarang

BACA JUGA:Menpora Sebut Sanksi IOC untuk Indonesia Belum Final, Erick Thohir: Masih Ada Ruang Dialog

Hal ini disampaikan oleh Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, R Haidar Alwi.

"Ketegasan selalu jauh lebih dihormati daripada kebijakan yang menggantung. Pembatalan secara tegas bukan saja memberi kepastian bagi publik, melainkan juga menyelamatkan Presiden dari jebakan agenda politik kelompok tertentu yang menjadikan isu reformasi sebagai alat untuk menekan Polri dan otoritas kepemimpinan nasional," kata Haidar Alwi, Jumat, 24 Oktober 2025. 

Haidar menyatakan bahwa tuntutan Reformasi Polri yang kini mengemuka tidak lahir dari aspirasi mayoritas masyarakat. Konstelasi di ruang publik dengan jelas menunjukkan bahwa isu ini didorong oleh kelompok tertentu pasca kerusuhan Agustus 2025.

Akar kemarahan rakyat justru bermula dari tindakan provokatif oknum anggota DPR yang menyulut emosi masyarakat.

Pelimpahan kesalahan kepada Polri dalam peristiwa tersebut hanya menunjukkan bagaimana isu ini telah direkayasa dan diarahkan ke institusi kepolisian serta pimpinannya.

BACA JUGA:Anggota Kerajaan Pahang Pasang Badan Pengajuan 7 Pemain Naturalisasi Malaysia: Saya yang Ajukan Nama Mereka

BACA JUGA:Gembong Pelaku Illegal Mining Kaltim Asun Kian Merajalela Meski Kasusnya Tengah Disidik Kejagung!

"Seruan Reformasi Polri sesungguhnya tidak murni bertujuan memperbaiki institusi. Polanya menunjukkan strategi politik yang terencana. Awalnya dimulai dari tekanan untuk mengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Namun karena alasan-alasan tersebut tidak cukup kuat untuk membangun legitimasi di mata publik, niat terselubung itu kemudian dibungkus dengan tuntutan Reformasi Polri," jelas Haidar Alwi.

Narasi yang dibangun seolah-olah berdasarkan kepentingan rakyat padahal tujuan utamanya untuk menggulingkan Kapolri yang dianggap sebagai bagian dari Geng Solo. Rivalitas serta perebutan pengaruh di tubuh Polri menjadi kepentingan yang lebih dominan dibandingkan gagasan peningkatan profesionalisme institusi.

Presiden perlu lebih jernih membaca dinamika ini.

Sumber: