Pemerintah Tegaskan Pembukaan Kuota Impor BBM 2026 Pastikan Prinsip Keadilan

JAKARTA, DISWAY.ID-- Dengan dibukanya kuota impor bahan bakar minyak (BBM) 2026 untuk semua badan usaha, baik milik pemerintah maupun swasta, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa hal ini merupakan kesempatan bagi swasta untuk dapat ikut serta dalam rantai pasok energi, selama tetap berpegang pada aturan dan mekanisme bisnis yang sehat.

Menurutnya, kebijakan ini sendiri juga merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk mendorong efisiensi pasar energi nasional tanpa mengorbankan stabilitas pasokan BBM di dalam negeri.

BACA JUGA:BEI, MNC Sekuritas, dan IAIN Kendari Pecahkan Dua Rekor MURI: Dorong Inklusi Keuangan Syariah di Kalangan Mahasiswa

BACA JUGA:Sinergi Honest Card dan Bank INA Ciptakan Honest Savings, Terobosan Finansial untuk Generasi Digital

“Nah, terkait dengan 2026 kita akan memberikan kuota juga. Dan kita akan berlakukan sama. Bagi perusahaan -perusahaan yang mau taat aturan,” jelas Bahlil kepada awak media kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat 25 Oktober 2025.

Lebih lanjut, Bahlil sendiri juga menambahkan bahwa kebijakan kuota impor BBM tahun 2026 akan tetap berlandaskan asas keadilan dan kepatuhan terhadap regulasi.

Dalam hal ini, dirinya memastikan bahwa ruang bagi sektor swasta diperluas, Pertamina sebagai badan usaha milik negara (BUMN) akan tetap berada dalam posisi kuat dan tidak akan dirugikan.

BACA JUGA:Jadwal Bioskop Trans TV Hari Ini 25 Oktober 2025 Lengkap Sinopsis, Nonton Film Seru di Akhir Pekan!

BACA JUGA:Kemenag Perkuat Pendidikan Kristen di Papua, Salurkan Bantuan Rp600 Juta untuk SMPTKN Teluk Wondama

“Andaikan pun sekalipun kuotanya sudah masuk, BBM-nya sudah masuk, belum diambil oleh swasta, saya yakin Pertamina nggak akan mungkin rugi. Karena pasti kebutuhan itu habis. Karena kuota impornya itu kan kita nggak nambah. Saya yakin dan percaya bahwa mereka biarkan kita kasih waktu untuk B2B,” tutur Bahlil.

Sebelumnya, sejumlah pihak SPBU swasta dikabarkan mulai mengalami kelangkaan BBM usai permohonan penambahan kuota impor BBM ditolak oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), 

Diketahui, penolakan tersebut diberikan dengan alasan bahwa Pemerintah hanya memberi jatah tambahan impor 2025 sebesar 10 persen di atas penjualan 2024.

Sumber: