Pemutihan BPJS Kesehatan, Solusi atau Sekedar Penundaan Penyakit?

Selasa 28-10-2025,09:11 WIB

Reporter: M. Ichsan|

Editor: M. Ichsan

Pemutihan BPJS Kesehatan, Solusi atau Sekedar Penundaan Penyakit?

Kebijakan pemutihan ini ibarat penyegar udara setelah musim panjang debu tunggakan. Atau layaknya seperti secercah cahaya dilorong gelap: ada optimisme dan harapan baru untuk terus melangkah.-Istimewa-

JAKARTA, DISWAY.ID-- Ada angin segar dari ruang kebijakan kesehatan: kabar ini kedengarannya cukup manis, bikin para warga tersenyum kecil.

Pasalnya, pemerintah sedang menggodok soal pemutihan tunggakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

YA, mereka yang selama ini tak sanggup bayar iuran (nunggak) karena penghasilan tak seberapa, kerja tak menentu, atau memang nasib belum berpihak--akan diberi napas baru.

Kartunya bisa aktif lagi. Bisa berobat lagi.

Langkah itu disambut hangat dari wilayah yang terkenal dengan hidangan gecom-nya (toge oncom) di Kabupaten Tangerang.

Kepala Dinas Kesehatannya setuju akan wacana pemerintah soal pemutihan iuran BPJS Kesehatan yang nunggak.

"Kami setuju dengan wacana untuk pemutihan tagihan iuran JKN (Jaminan Kesehatan Nasional)," kata Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Tangerang, dr. Hendra Tarmizi kepada disway.id, Sabtu, 25 Oktober 2025.

Menurut Hendra, kebijakan itu nantinya sangat membantu tenaga kesehatan (nakes) di Kabupaten Tangerang dalam melayani pasien yang ada di Puskesmas maupun Rumah Sakit (RS).

Suasana layanan kesehatan di rumah sakit yang melayani peserta BPJS Kesehatan-do-

Kebijakan pemutihan ini ibarat penyegar udara setelah musim panjang debu tunggakan. Atau layaknya seperti secercah cahaya dilorong gelap: ada optimisme dan harapan baru untuk terus melangkah.

Namun, Hendra juga tak menutup mata: ini bukan solusi jangka panjang. "Mungkin selanjutnya bisa kita lakukan solusi jangan panjang. Misalnya, yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) otomatis dapat JKN," usulnya.

Artinya: jangan cuma hapus tagihan, tapi ubah sistem. Karena selama jaminan kesehatan masih tergantung kemampuan bayar, rakyat kecil tetap akan jadi penonton di rumah sakit.

"Semua NIK seharusnya dijamin oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," ujar dr. Hendra.

Sementara, saat disinggung soal berapa banyak warga Kabupaten Tangerang yang menunggak bayar iuran BPJS, dr. Hendra mengaku tak punya angka pasti.