Haji Mandiri Tetap Lewat PIHK, Bukan Perorangan, Visanya Mujamalah

JAKARTA, DISWAY.ID — Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa pelaksanaan haji mandiri tetap harus melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), bukan dilakukan secara perorangan.

Hal ini disampaikan Dahnil usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Senin (27/10/2025).

“Haji mandiri yang dimaksud itu visa mujamalah atau furada, dan tidak diatur dalam kuota nasional. Biasanya mereka dapat visa melalui PIHK, bukan perorangan,” ujar Dahnil.

BACA JUGA:Pembahasan Panja BPIH, Wamenhaj Pastikan Biaya Haji 2026 Turun

Haji Mandiri Gunakan Visa Mujamalah

Dahnil menjelaskan, visa mujamalah merupakan bentuk undangan langsung dari Kerajaan Arab Saudi kepada individu tertentu di luar kuota resmi yang dikelola pemerintah.

"Artinya, mereka ini dapat visa biasanya tidak via negara, tapi via PIHK,” jelasnya.

Mekanisme teknis pelaksanaan haji mandiri menurutnya masih akan disesuaikan dengan regulasi yang berlaku.

“Kalau dia dapat visa, biasanya dia akan ikut PIHK untuk dapat layanan, karena haji itu harus diorganisir, berbeda dengan umrah,” imbuh Dahnil.

BACA JUGA:Wamenhaj: Kuota Haji 2026 Sebanyak 221 Ribu, BPIH Diusulkan Rp88,4 Juta

Kuota Haji 2026 Masih 221 Ribu Jamaah

Terkait kuota haji tahun 2026, Dahnil menyebut jumlahnya masih tetap 221.000 jamaah, sesuai keputusan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

“Sementara ini kuota kita masih 221.000, itu keputusan pemerintah Kerajaan Saudi Arabia,” katanya.

Meski begitu, pemerintah Indonesia tetap membuka kemungkinan adanya penambahan kuota jika ada kebijakan baru dari otoritas Arab Saudi.

Sumber: