Cegah Penumpukan Dana Pemda, Menkeu Purbaya Akan Jalankan Strategi Ini

JAKARTA, DISWAY.ID-- Dalam upayanya untuk mempercepat penyaluran dana transfer ke daerah (TKD), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa dirinya tengah menyusun strategi baru untuk mengatasi penumpukan TKD.

Menurut Menkeu Purbaya sendiri, penumpukan ini sendiri sering terjadi karena Pemerintah Daerah (Pemda) cenderung melakukan penumpukan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA), dengan jumlah sebesar kurang lebih Rp 100 triliun.

BACA JUGA:Nikita Mirzani Divonis Tak Sampai Setengah dari Tuntutan, Kejagung: JPU Pikir-pikir untuk Banding

BACA JUGA:Lirik dan Makna Lagu Kacamata - Afgan Viral di TikTok, 'Kulepas Kacamata, Apa Kau Lebih Suka'

Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa realisasi anggaran TKD baru terserap pada pertengahan tahun.

“Nanti lagi kita kembangkan. Di minggu pertama atau tanggal dua, sudah dapat uangnya. Jadi nggak perlu numpuk uang banyak-banyak lagi,” tutur Menkeu Purbaya di Jakarta, pada Selasa 28 Oktober 2025.

Lebih lanjut, Menkeu Purbaya juga turut menambahkan bahwa nantinya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga akan menyiapkan penerbitan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) di awal tahun 2026, untuk mendukung penerapan mekanisme pembiayaan TKD tersebut

“Kita terbitkan surat utang yang pendek (SPN), sebulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan. Jadi mesti kreatif sedikit,” ucap Menkeu Purbaya.

BACA JUGA:Media Cup 2025 Resmi Dimulai, I.League Dorong Jadi Wadah Kreativitas dan Kolaborasi

BACA JUGA:Madame Pang Naturalisasi Eks Pemain Timnas Inggris U19 dan Chelsea Perkuat Thailand, Timnas Indonesia Waspada!

Penaikan Anggaran Belum Bisa Dilakukan

Di sisi lain, Menkeu Purbaya juga turut memberikan tanggapannya akan kemungkinan adanya kenaikan anggaran TKD pada APBN 2026

Dalam hal ini, dirinya menyatakan bahwa rencana kenaikan sendiri masih belum dapat dilakukan imbas masih maraknya praktik penyalahgunaannya anggaran di daerah.

“Kalau saya sih mau aja naikin, cuma pemimpin di atas masih ragu karena mereka bilang sering diselewengkan uang di daerah,” jelas Menkeu Purbaya.

Sumber: