Dendi Budiman Soroti Dugaan Ketidakteraturan dalam Kuota Impor Daging Sapi Beku

JAKARTA, DISWAY.ID -- Ketua Perkumpulan Pemuda Keadilan, Dendi Budiman, menyoroti adanya dugaan ketidakteraturan dalam pengelolaan kuota impor daging sapi beku.

Menurut Dendi, terdapat informasi mengenai pertemuan terbatas yang dihadiri sejumlah pelaku impor dan distributor daging sapi beku. 

BACA JUGA:Program Pangan Bersubsidi Tetap Lanjut, Pemprov DKI Tegaskan Tanpa Pemangkasan Anggaran

BACA JUGA:Harga Tiket Konser ONE OK ROCK di Jakarta 2026, Paling Murah Rp850 Ribu

Dia menyebut, pertemuan tersebut berlangsung di Purwokerto, Jawa Tengah, pada awal Oktober lalu.

Dalam rapat itu, kata Dendi, peserta menerima pesan agar pelaku usaha membeli produk dari jaringan PT Suri Nusantara Jaya (PT Suri) apabila ingin tetap memperoleh jatah kuota impor.

Dendi menjelaskan, berdasarkan keterangan sejumlah pihak yang hadir, pesan itu disampaikan secara tidak langsung namun dinilai memiliki nada mengintimidasi.

Pesan yang disampaikan, lanjutnya, menegaskan bahwa pihak yang tidak mengikuti pola distribusi PT Suri akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan kuota impor berikutnya.

BACA JUGA:Soal Wacana Pembatasan Game Online, Mensesneg: Jangan Disalahartikan

BACA JUGA:Perebutan Takhta Raja Solo, Maha Menteri Tedjowulan Tegaskan Taati Surat Menbud Fadli Zon

Dendi menilai, informasi mengenai pertemuan tersebut menambah perhatian publik terhadap potensi terjadinya praktik yang tidak transparan dalam pengelolaan kuota daging sapi beku di tingkat nasional.

"Data di lapangan menunjukkan harga daging sapi beku impor mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa bulan terakhir," ujarnya kepada awak media, dikutip Kamis, 13 November 2025.

"Sejumlah distributor kecil menilai kenaikan itu bukan semata akibat faktor global, melainkan karena penguasaan kuota impor oleh segelintir pihak yang menentukan siapa boleh menjual dan siapa tidak," sambungnya.

Ia menambahkan, dari hasil penelusurannya, ada dugaan adanya tekanan terhadap pelaku usaha agar mengikuti pola distribusi tertentu. Perusahaan yang tidak mengikuti pola tersebut disebut kehilangan akses terhadap pasokan impor berikutnya.

Sumber: