Menkes Budi Tegaskan Rumah Sakit Wajib Terima Pasien Gawat Darurat Meski Tanpa KTP

JAKARTA, DISWAY.ID – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin angkat bicara mengenai kasus viral Repan (16), remaja Suku Baduy yang menjadi korban pembegalan dan diduga sempat ditolak rumah sakit di Jakarta karena tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Budi menegaskan bahwa setiap rumah sakit dilarang keras menolak pasien dalam kondisi gawat darurat, apa pun status identitas atau jaminan kesehatannya.

“Kalau ada pasien masuk rumah sakit dan kritis, itu tidak boleh ditolak,” kata Budi di Kompleks Parlemen usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Jumat, 13 November 2025.

BACA JUGA:Nusron Wahid Sambut Putusan MK Soal Hak Atas Tanah di IKN, Siap Jalankan dan Koordinasi

Menkes menekankan bahwa pelayanan kesehatan adalah hak dasar seluruh warga negara, termasuk masyarakat adat seperti Suku Baduy. Karena itu, administrasi tidak boleh dijadikan alasan penolakan.

Untuk mencegah kejadian serupa, Budi mengungkapkan telah berkoordinasi dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti.

“Saya sudah bicara sama Pak Ghufron. Harusnya bisa dibicarakan dengan rumah sakit daerah agar pasien darurat, meski tanpa KTP, tetap diterima,” ujarnya.

Budi juga mengingatkan bahwa lelayanan gawat darurat harus selalu menjadi prioritas dan administrasi hanya boleh diproses setelah kondisi pasien stabil.

Selain itu, BPJS Kesehatan dapat melakukan penyelarasan mekanisme pembiayaan untuk pasien tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK) selama penanganan bersifat darurat.

“Kalau masuk ke rumah sakit Kemenkes, kalau ada emergency pasti diterima,” tegas Budi.

Kasus ini mencuat setelah Repan, warga Baduy Dalam, menjadi korban pembegalan saat berjualan madu di sekitar Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Ia diduga kesulitan mendapatkan penanganan medis cepat karena isu administratif terkait KTP.

BACA JUGA:Indonesia Matangkan Rencana Kirim 20 Ribu Pasukan Perdamaian ke Gaza, Intensif Koordinasi Negara Sekitar Palestina

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono juga telah menyesalkan kejadian tersebut.

“Yang ada NIK-nya kita obati, yang tidak ada NIK-nya juga tetap kita obati,” ujar Dante.

Sumber: