KESEHATAN MENTAL BANGSA

Ketiga, ketahanan moral dan ideologis: kemampuan mempertahankan nilai-nilai luhur Pancasila dan jati diri bangsa di tengah arus ideologi transnasional, konsumerisme, dan hedonisme digital.

Individu yang sehat mentalnya akan lebih mampu memilah informasi, menjaga integritas, dan tidak mudah terseret pada paham radikal dan destruktif.

Pertanyaannya, kemudian,  bagaimana menjadikan kesehatan mental sebagai agenda strategis negara, bukan sekadar kegiatan seremonial atau program proyek jangka pendek?

 Pertama, pendidikan kesehatan mental sejak dini perlu menjadi bagian integral kurikulum.

Anak-anak dan remaja tidak hanya belajar berhitung dan menghafal, tetapi juga dilatih mengelola emosi, mengembangkan empati, menyelesaikan konflik, dan mengenali kapan mereka membutuhkan bantuan.

Pendekatan ini sejalan dengan paradigma pembangunan manusia seutuhnya (Bronfenbrenner, 1979).

BACA JUGA:KESADARAN GEOPOLITIK

BACA JUGA:Bolehkah Non-Muhrim Bersalaman? Sebuah Tinjauan Hukum Diperbolehkan dengan Catatan

Kedua, kita harus mengikis stigma.

Di banyak keluarga, mengaku lelah secara mental masih dianggap kelemahan Iman atau kurang syukur.

Di sekolah dan tempat kerja, datang ke psikolog kadang dipandang sebagai tanda “tidak normal”. Padahal, mencari bantuan justru tanda kedewasaan.

Budaya terbuka terhadap isu kesehatan mental perlu dibangun di rumah, sekolah, kampus, kantor, hingga ruang publik.

Ketiga, kapasitas profesional perlu diperkuat, tetapi pendekatan berbasis komunitas tidak boleh dilupakan.

Tenaga psikolog, psikiater, konselor sekolah, pekerja sosial, penyuluh agama, hingga tokoh adat perlu bergerak bersama sebagai jaringan pendukung kesehatan jiwa di tingkat paling dekat dengan warga.

Keempat, kita memerlukan kebijakan nasional yang mengarusutamakan kesehatan mental ke seluruh sektor pembangunan —pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan, transportasi, hingga keamanan.

Sumber: