Geger 250 Ton Beras Impor Sabang Bergulir: Mualem Bantah Keras, Pemerintah Pusat Lanjutkan Penyelidikan

Ia khawatir polemik ini berdampak pada iklim investasi di Aceh, terutama saat pemerintah daerah tengah mendorong masuknya modal baru, termasuk ke Sabang.

Di sisi lain, pemerintah pusat terus memeriksa dugaan pelanggaran pemasukan beras dari Thailand dan Vietnam tersebut.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai turun langsung memeriksa jalur masuk beras.

BACA JUGA:Warga Sabang Dukung Penindakan Beras Impor Ilegal 250 Ton: Sudah Lama Petani Merana

“Jika terbukti ada pelanggaran, saya akan meminta pertanggungjawaban bawahan saya,” kata Purbaya di Istana Kepresidenan, Kamis (27/11/2025).

Purbaya juga menekankan perlunya reformasi menyeluruh di Bea Cukai.

Ia memberi waktu satu tahun bagi lembaga tersebut untuk membenahi kinerja sebelum pemerintah mempertimbangkan opsi ekstrem, termasuk menggantikan fungsi pengawasan dengan SGS, perusahaan inspeksi internasional.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menegaskan tidak pernah mengeluarkan izin pemasukan beras tersebut.

Pemeriksaan menemukan komoditas disimpan di gudang milik PT Multazam Sabang Group (MSG) dan langsung disegel.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyegel gudang beras 250 Ton impor ilegal dari Thailand ke Sabang, Aceh-Disway.id/Fajar Ilman-

Mentan Amran: Ada Indikasi Perencanaan Sebelum Persetujuan Pemerintah

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menjelaskan laporan awal diterimanya pada Minggu siang (23/11/2025). Langkah cepat langsung diambil dengan melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum.

“Gudang sudah kami tutup dan beras tidak boleh keluar,” ujar Amran.

BACA JUGA:Jaga Stabilitas Harga, BULOG Distribusikan 48 Ton Beras Premium ke Batam

Ia juga menyoroti dugaan bahwa impor telah direncanakan sebelum rapat koordinasi teknis Kemenko Pangan pada 14 November 2025, di mana pemerintah memutuskan menolak permohonan impor tersebut.

Menurut Amran, stok beras nasional mencukupi. Stok sempat mencapai 4,2 juta ton dan kini berada pada level 3,8 juta ton, sehingga tidak ada urgensi untuk membuka keran impor.

Sumber: