Setahun Pemerintahan, Indonesia Perkuat Posisi Diplomasi Iklim Global
Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan COP30 menjadi penanda penting bagi diplomasi iklim Indonesia.-dok disway-
BACA JUGA:Banjir Aceh-Sumut Lumpuh 3 Hari! Jalan dan Jembatan Nasional Runtuh, Akses Darat Putus Total
KLH telah menutup 514 tempat pembuangan akhir (TPA) open dumping dan mendorong seluruh daerah beralih ke sanitary landfill.
Pengetatan pengawasan dilakukan melalui integrasi instrumen lingkungan dalam Peraturan Pemerintah 26/2025, yang menjadi payung perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nasional.
Selama satu tahun terakhir, KLH menangani hampir 1.000 kasus pelanggaran lingkungan, di mana lebih dari 600 kasus terkait pencemaran sampah. Beberapa kasus telah berujung pidana, sementara nilai gugatan lingkungan mencapai Rp18 triliun.
Di sisi ekonomi, mekanisme pengawasan dan sanksi menghasilkan PNBP sekitar Rp700 miliar—jauh melampaui target nasional Rp93 miliar.
"Kita tidak main-main dengan penegakan hukum. Semua keputusan berbasis ilmu pengetahuan,” tegas Hanif.
Melihat satu tahun perjalanan kelembagaan baru, pemerintah menilai fondasi pengawasan dan kebijakan lingkungan kini lebih kuat. Di tengah dinamika global dan tekanan perubahan iklim, Indonesia ingin memastikan bahwa pembangunan berjalan beriringan dengan kelestarian alam.
“Masalah lingkungan tidak bisa diselesaikan satu pihak. Kita harus bergandengan tangan, saling memberi masukan, dan bergerak sekarang,” pungkas Hanif.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber:
- Share:
