21.911 Dosen, Mahasiswa, dan Civitas Akademika Terdampak Banjir Sumatera, Kampus Rusak

JAKARTA, DISWAY.ID - Sebanyak 21.911 orang civitas akademika di Sumatera terdampak banjir 

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyampaikan perkembangan terkini mengenai kondisi perguruan tinggi di Aceh, Sumatra Barat (Sumbar), Sumatera Utara (Sumut) yang terdampak bencana hidrometeorologi berupa banjir dan longsor sejak akhir November 2025.

Berdasarkan pembaruan data hingga 6 Desember 2025 pukul 21.00 WIB, sebanyak 60 perguruan tinggi di bawah naungan Kemdiktisaintek terdampak bencana:

BACA JUGA:Peduli Korban Banjir, Dompet Dhuafa Operasikan Layanan Cuci Gratis di Langkat

1. Aceh: 31 perguruan tinggi (4 PTN, 27 PTS).

2. Sumbar: 15 perguruan tinggi (9 PTN, 6 PTS).

3. Sumatera Utara: 14 perguruan tinggi (1 PTN, 13 PTS).

Sebagian besar kegiatan belajar mengajar terhenti akibat akses kampus yang terputus, kerusakan bangunan, pemadaman listrik dan internet, serta kondisi sivitas akademika yang mengungsi atau terdampak secara langsung.

Kementerian juga mencatat jumlah sivitas akademika yang terdampak, terdiri 1.179 dosen PTN dan 151 PTS, 1.534 Tenaga Pendidik PTN dan 233 tenaga pendidik PTS, 14.359 Mahasiswa PTN dan 1.875 Mahasiswa PTS.

Pendataan detail per provinsi menunjukkan Aceh sebagai wilayah dengan dampak terbesar, disusul Sumbar dan Sumut.

BACA JUGA:Raja Juli Sebut Kayu Gelondongan Label ‘Kemenhut’ di Lampung Bukan Dibawa Banjir, tapi Akibat Kapal Kecelakaan di Mentawai

Langkah Strategis Atasi Kerusakan Sarana-Prasarana

Dari hasil asesmen awal, berbagai fasilitas pendidikan tinggi mengalami kerusakan, meliputi: Ruang kelas, laboratorium, dan fasilitas penunjang ambruk atau terendam, Peralatan komputer dan sarana pembelajaran rusak.

Kampus mengalami keretakan hingga roboh, Akses jalan menuju kampus terputus akibat longsor, Listrik dan jaringan internet belum berfungsi di banyak lokasi.

Pendataan lengkap tingkat kerusakan Sarana dan Prasarana (Sarpras) sedang dilanjutkan oleh perguruan tinggi bersama pemerintah daerah.

Sumber: