Ada Apa KDM ke KPK, Terkait Programnya Cegah Korupsi Bidang Lingkungan di Jabar?

JAKARTA, DISWAY.ID – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM), mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025).

Kedatangan KDM bersama jajaran Pemprov Jabar ini memunculkan sejumlah pertanyaan publik, namun ia menegaskan bahwa tujuannya adalah menyampaikan laporan terkait program pencegahan korupsi di sektor lingkungan.

KDM menjelaskan bahwa pihaknya melaporkan upaya Pemprov Jabar dalam mencegah penyimpangan, terutama pada proyek normalisasi sungai, penyelamatan aset negara, serta program penghijauan di tanah-tanah milik negara.

BACA JUGA:Pemprov DKI Jakarta Raih Peringkat Tertinggi Nasional dalam Pencegahan Korupsi

“Saya ke bidang pencegahan, ngurusin normalisasi sungai, penyelamatan aset negara, dan upaya kami melakukan penghijauan di areal-areal tanah-tanah negara di Jawa Barat,” ujar KDM kepada wartawan usai pertemuan.

Menurutnya, fokus pembangunan Jawa Barat selama ia menjabat adalah penguatan fungsi penataan lingkungan yang berada di bawah pengelolaan lembaga negara maupun BUMN.

Karena itu, KDM meminta sejumlah BUMN dan lembaga teknis agar lebih aktif menjaga fungsi aset negara.

BUMN tersebut antara lain Perum Jasa Tirta, PT Perkebunan Nusantara (PTPN), hingga Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) yang berperan langsung terhadap kondisi sungai, hutan, dan kawasan perkebunan.

“Fungsi-fungsi sungai, fungsi hutan, fungsi perkebunan berfungsi kembali sehingga bencana terhindari,” ujarnya.

BACA JUGA:KPK Tetapkan Tersangka Usai OTT, Bupati Lampung Tengah Turut Diamankan

KDM menuturkan langkah ini sangat penting mengingat risiko bencana di Jawa Barat kerap meningkat akibat eksploitasi alam yang tidak terkendali, mulai dari penggundulan hutan hingga penyalahgunaan kawasan sungai.

Sebelumnya, KDM juga sempat melakukan pertemuan dengan sejumlah pejabat KPK pada Senin (19/5/2025).

Dalam pertemuan tersebut, ia mengaku meminta masukan dari KPK untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan Pemprov Jawa Barat.

Sumber: