CORE Dorong Pemerintah Perkuat Diplomasi Global untuk Hadapi Dampak EUDR, Ini Langkah Strategisnya

JAKARTA, DISWAY.ID - Pemerintah Indonesia memperkuat langkah diplomasi global guna menghadapi dan meminimalkan dampak kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR) terhadap kinerja ekspor nasional.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, mengatakan pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa kepentingan ekspor nasional tetap terlindungi dari tekanan EUDR melalui pendekatan diplomasi yang terukur.

Kebijakan EUDR sendiri merupakan bentuk hambatan non-tarif bagi komoditas perkebunan untuk masuk ke pasar Uni Eropa.

Dalam konteks pasar minyak nabati dunia, EUDR hanya diberlakukan pada minyak sawit dan minyak kedelai.

Adapun, EUDR ini tidak berlaku untuk minyak rapeseed dan minyak bunga matahari maupun minyak nabati lain yang dihasilkan oleh Uni Eropa.

BACA JUGA:Pemerintah Tiadakan Kenaikan Tarif Listrik di Kuartal II 2026, Apa Pertimbangannya?

Adapun, diskriminasi tersebut bisa dinilai sebagai alat Uni Eropa untuk menguasai atau mengeksploitasi produsen minyak sawit seperti Indonesia.

Faisal juga menjelaskan, bahwa momentum perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) bisa dioptimalkan untuk menjembatani kepentingan eksportir Indonesia.

Termasuk untuk memastikan kesiapan sektor hulu seperti perkebunan dan pertanian dalam memenuhi standar EUDR.

"Pemerintah Indonesia perlu mengusahakan agar pemberlakuan EUDR ini memiliki dampak minimum terhadap ekspor kita," katanya di Jakarta pada Kamis, 19 Maret 2026.

Apabila tidak disikapi dengan baik, hambatan non-tarif akan memberi dampak negatif kepada kinerja ekspor nasional hingga terganggunya pendapatan ekspor yang mendukung berbagai program Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

BACA JUGA:Industri Alas Kaki Indonesia Berpeluang Naik Kelas, MICAM Milano Jadi Pintu Menuju Brand Global

Faisal menjelaskan bahwa salah satu tantangan utama dalam implementasi EUDR adalah aspek traceability atau ketertelusuran rantai pasok.

Demi memenuhi persyaratan tersebut, diperlukan dukungan teknis dari Uni Eropa sebagai mitra dagang.

Sumber: