Wemenhaj RI dan Arab Saudi Matangkan Logistik Haji 2026, Antisipasi Fluktuasi Energi Global

MADINAH, DISWAY.ID – Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi mempererat koordinasi guna mengantisipasi dampak dinamika ekonomi global terhadap penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Fokus utama pertemuan bilateral ini menyasar pada mitigasi kenaikan biaya penerbangan akibat fluktuasi harga bahan bakar serta penguatan ketahanan pangan bagi jemaah di Tanah Suci.

Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, melakukan pertemuan strategis dengan Wakil Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Abdulfattah bin Sulaiman Mashat, di Madinah, Minggu (29/3/2026).

BACA JUGA:Skenario Lengkap Kemenhaj Jika Jemaah Haji Tetap Diberangkatkan di Tengah Eskalasi Konflik Timur Tengah

Pertemuan yang berlangsung hangat usai ibadah di Raudah ini menjadi momentum krusial untuk menyelaraskan standar pelayanan di tengah ketidakpastian harga energi dunia.

"Keselamatan jemaah menjadi prioritas utama, terutama terkait keamanan penerbangan dan ketersediaan logistik pangan," ujar Dahnil menekankan visi Presiden Prabowo Subianto dalam pelayanan haji tahun ini.

Mitigasi Biaya Penerbangan

Salah satu poin krusial yang dibahas adalah potensi kenaikan harga avtur yang dapat mengerek biaya perjalanan ibadah haji (BPIH).

Abdulfattah bin Sulaiman Mashat mengonfirmasi bahwa meski persiapan teknis di Arab Saudi sudah mencapai tahap matang, faktor eksternal seperti harga energi tetap memerlukan kewaspadaan bersama.

BACA JUGA:Kemenhaj Intensifkan Pengawasan Operasional Haji 2026, Pastikan Seluruh Tahapan Berjalan Optimal

"Kenaikan harga bahan bakar perlu menjadi perhatian agar kedua negara dapat melakukan langkah antisipasi, sehingga layanan penerbangan bagi jemaah tetap optimal tanpa mengurangi standar keselamatan," ungkap Abdulfattah.

Selain sektor transportasi, penguatan logistik konsumsi menjadi sorotan tajam.

Berdasarkan hasil inspeksi mendadak ke sejumlah dapur katering di Arab Saudi, Dahnil Anzar mendorong skema ketahanan pangan yang lebih progresif.

Pemerintah Indonesia meminta penyedia katering untuk memiliki cadangan bahan baku minimal untuk durasi tiga bulan.

Sumber: