Jamin Keamanan Data, Kebijakan Tepat Sasaran Lewat Sensus Ekonomi 2026

"Saya menjamin bahwa data yang nanti diberikan dijamin kerahasiannya, karena BPS ini sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, harus dijaga (kerahasiaan data)," kata Kadarmanto dalam acara yang dipantau di Jakarta, Selasa.

Amalia melanjutkan, hingga saat ini pelaksanaan SE2026 yang dimulai sejak 15 Juni telah mencatat progres lebih dari 50 persen secara nasional.

Pendataan akan terus berlangsung hingga 31 Agustus 2026 dengan melibatkan sekitar 251 ribu petugas yang telah mendapatkan pelatihan berstandar nasional.

Sensus ini mencakup seluruh aktivitas ekonomi, mulai dari usaha ultramikro, warung, toko kelontong, industri besar, hingga model usaha baru yang berkembang di era digital seperti penjualan daring dan content creator.

BACA JUGA:Masa Depan Bangsa Ditentukan Sensus Ekonomi 2026

Gambaran yang utuh mengenai aktivitas ekonomi tersebut diharapkan menjadi bekal pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman.

Amalia menegaskan bahwa keberhasilan sensus tidak hanya bergantung pada kesiapan petugas, tetapi juga partisipasi masyarakat.

Menurutnya, data yang disampaikan secara jujur akan menghasilkan kebijakan yang semakin tepat sasaran.

"Keakuratan data sensus itu berawal dari responden. Tolong berikan informasi yang sebenar-benarnya, karena kalau datanya keliru, maka kebijakan yang dihasilkan juga bisa tidak tepat sasaran," katanya.

Untuk memastikan kualitas hasil pendataan, pemerintah menerapkan sistem pengawasan berlapis.

Data yang dikumpulkan petugas lapangan akan melalui proses pemeriksaan mulai dari pengawas, koordinator kecamatan, BPS kabupaten/kota, BPS provinsi, hingga tingkat nasional sebelum menjadi bagian dari basis data resmi.

BACA JUGA:Sensus Ekonomi 2026, Perkuat Data Kesehatan dan Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Data Akurat Jadi Fondasi Kebijakan

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Bakom, Fithra Faisal Hastiadi, mengatakan data statistik yang akurat merupakan fondasi penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik.

Karena itu, partisipasi masyarakat dalam Sensus Ekonomi menjadi kunci agar berbagai program pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Ia mengibaratkan sensus seperti pemeriksaan kesehatan. Seorang dokter hanya dapat memberikan penanganan yang tepat apabila memperoleh informasi mengenai kondisi pasien secara lengkap.

Sumber: