Jaga Udara Jakarta Tetap Sehat, DKI Operasikan Water Mist 8 Jam Sehari

"Untuk kegiatan konstruksi, kami juga akan mendorong agar penyiraman dilakukan secara rutin, sehingga debu dan partikulat dari kegiatan pembangunan bisa dikendalikan," ungkap Dudi.

BACA JUGA:Pemprov DKI Ajukan APBD Perubahan Rp79,59 Triliun, Ada Rp4,41 Triliun dari Utang

Menurut dia, sumber partikulat di Jakarta tidak hanya berasal dari emisi kendaraan bermotor. Aktivitas konstruksi, debu jalan, pembakaran terbuka, dan berbagai aktivitas masyarakat turut menyumbang pencemaran udara. Karena itu, pengendalian kualitas udara Jakarta membutuhkan intervensi terhadap berbagai sumber pencemar secara bersamaan.

Skema Peringatan Dini

Dudi menjelaskan pengoperasian water mist dan penyiraman menjadi bagian dari skema Early Warning System (EWS) atau Sistem Peringatan Dini kualitas udara Jakarta yang masih terus dikembangkan.

Sistem itu dirancang untuk mendeteksi lebih cepat kenaikan parameter pencemaran udara sehingga intervensi dapat dilakukan secara tepat sasaran.

EWS dinilai penting untuk memperkuat respons Pemprov DKI Jakarta terhadap perubahan kualitas udara, terutama saat cuaca dan musim kemarau berpotensi meningkatkan konsentrasi partikulat.

BACA JUGA:DLH DKI Sanksi Tegas 11 Perusahaan Angkutan Sampah: Terancam Dicabut Izin Usaha

Dengan sistem peringatan dini, pengendalian polusi tidak hanya dilakukan setelah kualitas udara memburuk. Intervensi bisa dilakukan lebih cepat berdasarkan hasil pemantauan dan perubahan parameter kualitas udara.

Data pemantauan resmi menunjukkan kondisi PM2,5 di Jakarta dapat berbeda antarstasiun. Data SPKU RPTRA Melati Duri Pulo, misalnya, menunjukkan kategori Sedang selama 30 hari pada periode Juli hingga awal Agustus 2026. 

Sementara itu, sejumlah stasiun lain sempat mencatat kualitas udara dalam kategori Tidak Sehat. Perbedaan tersebut menunjukkan pentingnya pemantauan berdasarkan lokasi dan waktu. Kondisi udara Jakarta tidak cukup digambarkan hanya dengan satu angka.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mendorong evaluasi terhadap regulasi pengendalian pencemaran udara dan pengelolaan sampah.

Ia menyoroti praktik pembakaran sampah secara terbuka yang masih berulang di tengah masyarakat.

“Pokoknya segala bentuk yang berhubungan dengan pencemaran udara akan kita lihat mana yang perlu direvisi, mana yang tidak. Kita cari formula yang tepat. Sehingga regulasi memberi manfaat nyata untuk masyarakat Jakarta,” kata Wibi.

BACA JUGA:DKI Bangun Kawasan Pangan Terpadu di Ciangir, Integrasikan Pertanian dan Peternakan

Sumber: