Tergiur Mahar Besar, 3 WNI Jadi Korban TPPO Modus Pengantin Pesanan ke China

JAKARTA, DISWAY.ID - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengungkap tiga warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus pengantin pesanan ke China atau Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Ketiga korban diketahui berasal dari Indramayu, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan.

Kasus ini kembali menjadi pengingat bagi masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tawaran pernikahan dengan warga negara asing (WNA) yang menjanjikan kehidupan ekonomi lebih baik, mahar besar, maupun keuntungan finansial dalam waktu singkat.

Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah, mengapresiasi langkah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang berhasil mengungkap praktik perdagangan orang tersebut. Kemlu juga menyatakan dukungan terhadap proses penegakan hukum bagi seluruh pihak yang diduga terlibat.

“Kementerian Luar Negeri mengapresiasi langkah Polri yang telah berhasil mengungkap praktik TPPO dengan modus pengantin pesanan yang melibatkan sejumlah WNI ke RRT,” kata Heni dalam keterangannya, Sabtu (14/11/2026).

Kemlu berharap pihak-pihak yang terbukti terlibat dapat dijatuhi hukuman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BACA JUGA:Indonesia Dorong Transformasi Digital ASEAN Lewat Kesepakatan DEFA, UMKM Jadi Perhatian

Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa penanganan kasus tidak boleh hanya berfokus pada penindakan pelaku, tetapi juga harus memperhatikan pemenuhan hak para korban.

Hak tersebut mencakup pemberian restitusi atau ganti kerugian, pendampingan, serta pemulihan psikologis. Langkah ini dinilai penting agar para korban dapat mengatasi trauma dan kembali menjalani kehidupan secara lebih baik.

Heni menjelaskan, dalam sejumlah kasus pengantin pesanan yang pernah ditangani Kemlu, para WNI umumnya terjerat karena tawaran perkawinan dengan warga negara asing.

Tawaran tersebut sering kali dibarengi janji kehidupan ekonomi yang lebih menjanjikan serta pemberian uang mahar dalam jumlah besar.

“Dalam kasus pengantin pesanan, yang selama ini ditangani, para WNI umumnya terjerat karena tergiur tawaran perkawinan dengan WNA yang menjanjikan stabilitas ekonomi karena laki-laki WNA terkesan memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik, serta adanya pemberian uang mahar dalam jumlah besar,” ujar Heni.

Janji tersebut dapat membuat calon korban tertarik menerima tawaran pernikahan tanpa mempertimbangkan secara matang risiko yang mungkin muncul setelah perkawinan berlangsung.

Padahal, tawaran dengan iming-iming uang besar tidak selalu menjamin kehidupan rumah tangga yang aman.

Dalam praktik perdagangan orang, perkawinan dapat dimanfaatkan sebagai kedok untuk merekrut, memindahkan, atau mengeksploitasi seseorang.

Karena itu, Kemlu mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran perjodohan lintas negara, terutama jika pihak yang menawarkan menjanjikan mahar atau keuntungan finansial yang tidak wajar.

Sumber: