Fraksi PPP Buka Suara Soal Revisi RUU Sisdiknas, Anindito Aditomo: Tidak ada Keinginan Menghapus Madrasah

JAKARTA,DISWAY.ID - Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek Anindito Aditomo menegaskan tidak pernah ada rencana penghapusan bentuk-bentuk satuan pendidikan melalui revisi RUU Sisdiknas.

Sejak awal tidak ada keinginan ataupun rencana untuk menghapus sekolah atau madrasah atau bentuk-bentuk satuan pendidikan lain dari sistem pendidikan nasional.

"Ini menanggapi pertanyaan yang mengemuka dari masyarakat," jelas Anindito Aditomo, dalam keterangannya yang diterima Disway.id, Selasa 29 Maret 2022.

BACA JUGA:Kemendikbudristek Luruskan 'Dihapusnya' Madrasah di RUU Sistem Pendidikan Nasional

Sekolah maupun madrasah, sambung Anindito Aditomo secara substansi tetap menjadi bagian dari jalur-jalur pendidikan yang diatur dalam batang tubuh dari revisi RUU Sisdiknas.

Namun, penamaan secara spesifik seperti SD dan MI, SMP dan MTS, atau SMA, SMK, dan MA akan dijelaskan dalam bagian penjelasan.

"Ini dilakukan agar penamaan bentuk satuan pendidikan tidak diikat di tingkat UU sehingga lebih fleksibel dan dinamis.” tambah Anindito.

BACA JUGA:Kemenag Dorong Madrasah Persiapkan Pembelajaran Metaverse

Penyusunan RUU Sisdiknas dilaksanakan dengan prinsip terbuka terhadap masukan dan tidak dilaksanakan dengan terburu-buru.

Perkembangan RUU Sisdiknas sekarang masih dalam revisi draf awal. Hal itu berdasarkan masukan dari para ahli dan berbagai pemangku kepentingan, sekaligus pembahasan dalam panitia antar-kementerian.

”Pada dasarnya, RUU Sisdiknas juga masih di tahap perencanaan dan kami akan tetap banyak menampung dan menerima masukan,” tutup Anindito.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi menegaskan fraksinya menolak revisi Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) jika menghilangkan frasa madrasah di dalamnya.

"Jika frasa Madrasah dihilangkan dari draft RUU Sisdiknas, maka Fraksi PPP menolak revisi UU Sisdiknas masuk prolegnas prioritas. Artinya, tidak ada revisi," kata Baidowi dalam keterangannya. 

Dia menilai, RUU Sidiknas 2022 seharusnya bertujuan memperbaiki dan menyempurnakan UU No. 20 tahun 2003. Menurut dia, porsi Madrasah yang selama ini kurang mendapatkan perhatian, seharusnya lebih diperhatikan dan diberikan dorongan yang baik untuk lebih mengembangkan sistem pendidikan bukan dihilangkan dari RUU Sidiknas 2022.

Sumber: