Surta Wijaya: Kejadian Istora Spontanitas, Konstitusi Memungkinkan Apdesi Dukung Jokowi 3 Periode

”Yang mengaku ketua umum itu bukan kepala desa, yang merasa legal Itu melakukan pengurusan Menkumhan pada saat pelaksanaan MUNAS IV tahun 2021 dan mereka yang mengaku Apdesi sah. Mereka yang mengaku-ngaku itu tidak jelas kapan Munas dan Kapan Pelantikan,” tandas Surta.

Presiden Joko Widodo memberikan penegasan terkait pembangunan berawal dari desa, dalam Silaturahmi Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Tahun 2022 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, pada Selasa, 29 Maret 2022.-Setpres/Kris -

Sementara Apdesi di bawah kepemimpinan Ketua umum DPP H. Surta Wijaya adalah Ketua terpilih Munas IV di Jakarta yang dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian. 

Begitupun  Palantikan juga dilantik oleh Bapak Menteri Dalam Negri pada tanggal 27 November 2021 di Nusantara IV Gedung MPR/DPR RI. 

”Tentu kementerian desa mengetahui, kementerian dalam negeri mengetahui siapa-siapa mereka dan kami yakin Menkumham akan segera membatalkan,” jelasnya. 

Ditambahkannya, SKT Kementerian Dalam Negeri untuk Apdesi kepemimpinan Surta Wijaya sebagai Ketua Umukm dan Asep Anwar Sadat sebagai Sekjen telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan yang mengaku Apdesi legal.

”Mereka tidak berani buat kegiatan seperti Silatnas  atau Rakernas atau kegiatan sejenisnya sebab kepala desa se-Indonesia hanya mau di pimpin oleh orang yang statusnya sama, kepala desa,” jawab Surta Wijaya. 

 

 

Sumber: