Garuda Bakalan Dapat Kucuran Rp 7,5 Triliun, DPR: Jangan-jangan Cuma Buat Bayar Utang Direksi Lama

Garuda Bakalan Dapat Kucuran Rp 7,5 Triliun, DPR: Jangan-jangan Cuma Buat Bayar Utang Direksi Lama

Pemerintah resmi memberi izin maskapai naikan Harga tiket pesawat-Dahlan Iskan-disway.id

Meskipun kucuran Rp 7,5 triliun untuk Garuda Indonesia ini belum dicairkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencanan mengalokasikan dana tersebut untuk perbaikan sejumlah pesawat.

BACA JUGA:Mau Berkurban tapi Bebas Penyakit Mulut dan Kuku, Simak Penjelasan Ahli Ini

BACA JUGA:AS Rekrut Tentara Bayaran ISIS Perang dengan Rusia

Sedangkan separuh lainnya akan digunakan untuk biaya operasional perusahaan. 

Garuda bakalan dapat kucuran Rp 7,5 triliun ini setelah menang PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Rudi mempertanyakan uang Rp7,5 triliun tersebut mau dialokasikan dan dipakai untuk biaya dan kegiatan apa saja.

Politisi Partai NasDem itu menegaskan, PMN sebesar Rp7,5 triliun bukanlah jumlah yang sedikit dan rakyat Indonesia tidak akan terima direksi Garuda cenderung asal-asalan dalam memanfatkan dana PMN yang diberikan pemerintah. 

BACA JUGA:LaNyalla Sebut Negara Krisis Akhlak dan Adab Saat Resmikan Gedung Yayasan DHMS di Lamongan

BACA JUGA:Bentrok Timnas Indonesia U-19 vs Vietnam Besok, Salvador Anggap Enteng Kekuatan Garuda Muda

Dilansir dari dpr.go.id, Direktur Keuangan Garuda Indonesia Prasetyo menjelaskan, rencana penambahan armada akan dilakukan dengan dua opsi. 

Pertama dengan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT Perusahaan Pengelola Aset, atau dengan badan usaha swasta yang ingin menghidupkan pesawat yang sedang tidak digunakan atau under maintenance dengan cara bagi hasil untuk rute selektif. 

“Menunggu PMN agak lama sekitar 6 bulan, tapi opsi lain seperti mengundang sinergi dengan PT PPA. Kalau nanti disepakati kita akan diskusi lagi," kata Prasetyo.

Prasetyo menjelaskan, jika ada rute pilihan untuk pesawat yang disepakati untuk kerja sama, nanti hasilnya akan digunakan untuk melunasi bunga dan jaminannya.  Sedangkan, opsi kedua ditawarkan kerja sama operasi dengan pihak swasta. 

BACA JUGA:Putin ke Jokowi: Rusia Banyak Membantu Indonesia di Awal Kemerdekaan, Alutsista hingga Infrastruktur

BACA JUGA:Masih Ingat Pria Nikahi Kambing Betina Bernama Sri Rahayu? Kini 4 Orang Jadi Tersangka Penistaan Agama

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: