Malaysia Mulai Panik! DPR hingga Perdana Menterinya Minta Indonesia Batalkan Penarikan Tenaga Kerja

JAKARTA, DISWAY.ID - Anggota Parlemen Malaysia dari pihak oposisi, Lim Guan Eng mengaku khawatir terhadap ancaman Indonesia yang bisa berdampak buruk bagi perekonomian negaranya.

Ya, Pemerintah Indonesia telah mengambil keputusan untuk manarik ratusan ribu pekerja migran atau TKI karena Malaysia dianggap telah menyalahi kesepakatan tenatang sistem ketenagakerjaan. 

Atas keputusan itu, Anggota Parlemen Bagan ini mendesak perdana menteri Malaysia untuk segera meyakinkan Indonesia agar mencabut penangguhan pengiriman TKI ke Malaysia.

Pasalnya, sejumlah sektor sangat bergantung pada tenaga kerja migran dan diharapkan nantinya bisa memacu pemulihan ekonomi pascapandemi di Malaysia.

“Perdana Menteri Ismail Sabri harus turun tangan secara pribadi menangani penangguhan pengiriman pekerja asing dari Indonesia baik untuk memperbaiki hubungan dengan Indonesia dan menunjang pertumbuhan ekonomi (Malaysia) untuk melawan anjloknya ekonomi global yang diperkirakan pada akhir tahun,” kata Lim dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari MalaysiaMail pada Sabtu, 16 Juli 2022.

BACA JUGA:Mengenal Sosok Brigjen Hendro Pandowo yang Digadang-gadang Bakal Gantikan Irjen Ferdy Sambo

Menurut mantan menteri keuangan Malaysia ini, banyak bisnis domestik terpaksa mengurangi operasi mereka atau menolak pesanan baru karena kekurangan tenaga kerja.

Apalagi di tengah kondisi perekonomian saat ini dimana inflasi serta ringgit yang terus terdepresiasi.

“Belum pernah situasi seburuk ini sebelumnya. Karena kita kekurangan 1,2 juta pekerja, industri perkebunan dan (industri) sarung tangan saja menghadapi kerugian 21 miliar ringgit Malaysia dan kerugian bisa mencapai puluhan miliar ringgit lebih jika sektor lain dimasukkan,” ujar Lim.

Untuk itu, Lim mendesak perdana menteri untuk berhenti mendelegasikan persoalan ini kepada Kementerian Sumber Daya Manusia dan Kementerian Dalam Negeri dalam menyelesaikan masalah dengan Indonesia.

Ia menuding, kedua kementerian tersebut tidak efisien dan tidak kompeten dalam melaksanakan nota kesepahaman dengan Indonesia tentang perekrutan tenaga kerja yang ditandatangani tiga bulan lalu.

“Ismail harus berhenti mendelegasikan masalah tetapi mengambil alih ketika ekonomi negara, komunitas bisnis dan rakyat menginginkan solusi segera,” ucap Lim.

Merespon hal itu, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah menginstruksikan Kementerian Sumber Daya Manusia (KSM) dan Kementerian Dalam Negeri (KDN) untuk segera menyelesaikan masalah nota kesepahaman (MoU) perekrutan tenaga kerja Indonesia yang ditandatangani antara kedua negara.

Sebab, hal inilah disebut sebagai pangkal masalah Indonesia menghentikan sementara pengiriman TKI ke Malaysia.

Sumber: