Pernyataan Budi Arie Ini Disebut Bernada Ancaman, Politikus PDIP: Serupa dengan Mind Set Orde Baru!

"Penjara itu sanksi hukum dari perbuatan yang melanggar hukum, bertentangan dengan hukum, tidak sesuai dengan kaidah hukum atau melawan hukum, bukan sanksi dari perbedaan politik, bukan sanksi dari perbedaan pilihan dalam Pemilu,” pungkas Adian.

BACA JUGA:Kejaksaan Agung Terima SPDP Tersangka Irjen Ferdy Sambo, Kapuspenkum: Jaksa Penuntut Umum Harus Profesional

BACA JUGA:Bagaimana Cara Cacar Monyet Menular ke Manusia? Ilmuwan Asal Spanyol Berikan Penjelasan Ini

Adian menuturkan, apabila dalam Pilkada dan Pilkades hanya ada satu calon, maka hak demokrasi baru dikatakan berjalan jika sudah ada ruang bagi yang tidak bersetuju pada calon itu.

Dengan demikian, Adian mengungkapkan panitia penyelenggara pemilihan memungkinkan harus membuat satu kotak kosong agar rakyat tetap boleh punya pilihan.

Menurutnya, salah satu kelebihan sistem  demokrasi dibanding sistem lainnya adalah karena demokrasi membuka ruang dan berterima terhadap perbedaan apapun.

Selama sesuai dengan koridor hukum dan nilai nilai Hak Azazi Manusia, termasuk membuka ruang pada perbedaan memilih Capres dan Cawapres bagi partai dan perbedaan memilih bagi rakyat dalam bilik suara.

BACA JUGA:Karir Suaminya Hancur! Istri Brigjen Hendra Kurniawan Ancam Bongkar Skenario Pembunuhan Brigadri J

BACA JUGA:Ferdy Sambo Sempat Panggil Brigadir J Masuk ke Dalam Rumahnya Sebelum Akhirnya...

"Jadi sebenarnya pernyataan Ketum Projo itu mengancam partai, mengancam pelaku politik atau justru mengancam demokrasi dengan mengancam perbedaan pilihan atau jangan-jangan malah mengancam konstitusi yang jelas jelas melindungi Perbedaan. Untuk itu, perlu rasanya Ketum Projo meralat dan meluruskan apa maksud dari pernyataannya," ujar Adian.

Sumber: