Soleman Ponto Dukung Kamaruddin Kerahkan TNI Audit Temuan Rp 155 Triliun Aliran Dana Judi Online

JAKARTA, DISWAY.ID – Temuan PPATK atas aliran dana judi online mencapai 155 trilun rupiah mengejutkan berbagai pihak.

Bahkan pada 2022 saja PPATK telah membekukan sebanyak 312 rekening yang isinya mencapai 836 miliar rupiah yang diduga digunakan dalam kegiatan judi online.

Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman Ponto mengungkapkan bahwa temuan ini tidak main-main dengan jumlah yang sangat luar biasa ini.

“Dulu kita mau ngomong masih belum ada bukti, kita masih bicara dalam dugaan namun PPATK telah membuktikan bahwa aliran dana judi online tersebut ada faktanya, bahkan mencapai 155 miliar rupiah,” jelas Ponto.

BACA JUGA:Aliran Dana Judi Online Mencapai 155 Triliun Rupiah Diungkap PPATK

BACA JUGA:Persija Optimis Tekuk Madura United Untuk Rebut Puncak Klasmen, Thomas Doll: Kami Didukung Ribuan Jakmania

Atas temuan PPATK Soleman Ponto dukung Kamaruddin kerahkan TNI audit temuan Rp 155 triliun aliran dana judi online.

Menurut Ponto ini adalah kondisi darurat, yang menyangkut keamanan negara dan jika telah menyangkut keamanan negara maka TNI bisa dilibatkan karena hal tersebut sudah masuk dalam ranah dan tugasnya.

“Dengan kondisi darurat kita juga dapat melakukan tindakan darurat, karena kita sudah tidak bisa berharap dengan Polisi, maka kita harus turunkan TNI untuk melakukan audit dan penyelidikan, saya setuju dengan saran dari Kamaruddin Simajuntak,” jelas Ponto.

BACA JUGA:Pengamat Sebut Bachtiar Penuhi Kriteria Publik Sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta, Trubus Ungkap Alasannya

BACA JUGA:Kondisi Terkini Cahya Supriadi Setelah Tak Sadarkan Saat Hadapi Hong Kong di Kualifikasi Piala Asia U-20

“Kita belum tahu uang tersebut sudah mengalir kemana saja, ini tidak hanya kekuatan struktural namun merupakan kekuatan financial,yang saya bilang itulah kekuasaan kaisar Sambo” terangnya.

Ponto menambahkan, jika dulu adannya aliran dana judi online masih dugaan yang dikaitkan dengan konsorsium 303, namun dengan temuan ini sudah menjadi sebuah fakta baru.

Maslahnya saat ini siapa yang punya keberaian untuk melakukan audit dan penyelidikan, jika kepolisian sudah tak mungkin.

Sumber: