DPRD DKI F-PSI Minta Pemprov DKI Transparansi Formula E, Begini Tanggapan Heru

JAKARTA, DISWAY.ID - Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menanggapi terkait permintaan anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Diketahui, anggota DPRD DKI F-PSI, Idris Ahmad meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk bertanggung jawab dalam transparansi perhitungan biaya pengeluaran an pendapatan dari penyelenggaraan Formula E.

Menanggapi hal tersebut, Heru pun mengatakan bahwa penyelenggaraan ajang balap mobil listrik Formula E 2022 Jakarta merupakan tanggung jawab pihak BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

BACA JUGA:DPRD DKI F-PSI Minta Pemprov Transparan Terkait Pendapatan Formula E

“Formula E kan silahkan Jakpro, kan di Jakpro,” ujar Heru Budi Hartono saat ditemui media usai dari sidang Paripurna di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 9 November 2022.

Heru mengatakan bahwa masalah tersebut sudah dilakukan secara business to business (B2B). Oleh karena itu, dirinya tidak mempermasalahkannya.

“Ya itu kan udah BtoB kan silahkan saja kalo Jakpro dengan Ancol laksanakan gapapa juga silahkan,” imbuhnya.

BACA JUGA:Korlantas Polri Usulkan Hapus Biaya Balik Nama Kendaraan dan Pajak Progresif

Diberitakan sebelumnya, DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI menegaskan kepada Heru Budi Hartono untuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formula E yang berlangsung pada 4 Juni 2022.

Dalam rapat tersebut, Idris meminta kejelasan terkait laporan pertanggungjawaban dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selama penyelenggaraan ajang balap mobil listrik Formula E 2022 Jakarta.

“Kami dari Fraksi PSI meminta pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan Formula E agar dapat kita ambil kebijakan seperti apa kelanjutan kegiatan ini,” ujar Idris dalam sidang Paripurna di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 9 November 2022.

BACA JUGA:Kader Gerindra Buka Suara Kasus Formula E yang Melilit Anies Baswedan, Ini Pesannya

Adapun tanggung jawab yang diminta oleh Anggota DPRD DKI F-PSI kepada Heru, yakni transparansi perhitungan biaya pengeluaran an pendapatan dari penyelenggaraan Formula E.

“Kami perjuangkan dari awal, Fraksi PSI meminta kejelasan terkait pertanggungjawaban pelaksanaan Formula E, walaupun memang kami paham ini bukan pada masa tanggung jawab Pj Gubernur,” imbuhnya.

Sumber: