Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan ASN Permudah Birokrasi, Berjiwa Pancasila

JAKARTA, DISWAY.ID - Sebagai upaya pemulihan sosial ekonomi, Pemerintah secara intens tengah mengelola berbagai agenda pembangunan nasional dan daerah.

Birokrasi disebut memegang peranan penting dalam pembangunan nasional tersebut. Untuk itu, sebagai bagian dari Birokrasi, Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk tidak hanya berkompetensi teknis, manajerial, dan sosio-kultural, tetapi juga berintegritas dan berjiwa Pancasila.

“Nilai-nilai luhur Pancasila harus terinternalisasi pada jiwa, pola pikir, dan perilaku kinerja seluruh ASN,” kata Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin dalam acara Penguatan Pembinaan Ideologi Pancasila Kepada Aparatur Pemerintah, Pendopo Gubernur Provinsi Banten, Serang, Banten, Senin 14 November 2022.

BACA JUGA:Giliran Wapres Ma'ruf Amin, Alasan Kuat Kasus Gagal Ginjal Belum jadi KLB Dibocorkan: Ada Aturannya!

BACA JUGA:Hari Santri Nasional 2022, Ma'ruf Amin: Peran dan Kiprah Santri Diakui Sebelum Kemerdekaan Indonesia

Menurutnya, selain sebagai pemersatu dan perekat bangsa, ASN juga memainkan peran penting dalam birokrasi, terutama dalam memberikan pelayanan publik yang bertanggung jawab.

“Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW pernah berdoa, “Ya Allah, barang siapa yang diberi tanggung jawab untuk menangani urusan umatku, lalu ia mempersulit mereka, maka persulitlah hidupnya. Dan barang siapa yang diberi tanggung jawab untuk mengurusi umatku, lalu ia memudahkan urusan mereka, maka mudahkanlah hidupnya,” ungkapnya mengutip sebuah hadis. 

“Hadis ini menggambarkan makna penting birokrasi, khususnya bagi ASN, untuk melaksanakan amanat dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab, utamanya dalam memberikan pelayanan untuk memudahkan berbagai urusan masyarakat,” tambahnya. 

BACA JUGA:Ma'ruf Amin: Usut Tuntas Kasus Tewasnya Santri di Gontor

Di samping itu, Wapres juga mengingatkan bahwa indikator kemajuan suatu negara bukan hanya dari pembangunan fisik dan ekonominya, melainkan juga dari kualitas pemerintahannya. 

Sebagaimana yang ditetapkan oleh Worldwide Governance Indicators (WGI) bahwa untuk menilai kemajuan suatu negara, maka dapat dilihat dari 6 indikator, yaitu akuntabilitas publik, stabilitas politik dan kekerasan, efektivitas pemerintahan, kualitas regulasi, aturan hukum, dan tingkat korupsi.

“Pada 6 indikator tersebut, WGI Indonesia tahun 2021 mengalami penguatan nilai dibandingkan dengan capaian tahun 2016, kecuali pada indikator tingkat korupsi yang tetap, dan indikator stabilitas politik dan kekerasan yang nilainya menurun. Untuk itu, Indonesia perlu konsisten mengakselerasi langkah strategis dalam menata, memperbaiki, dan meningkatkan berbagai dimensi dalam tata kelola pemerintahan,” ucapnya. 

BACA JUGA:ASN Diduga Menjadi Pemodal Biaya Politik Bupati hingga Walikota, Kok Bisa?

BACA JUGA:Netralitas ASN dalam Pemilu 2024 Disorot, Kemendagri Bergerak

Sumber: