Pelaku Kumpul Kebo Bisa Dipenjarakan, Peraturan Disahkan Bulan Ini

Pihak yang melakukan protes mengungkapkan bahwa undang-undang hukum pidana tersebut dianggap mengatur moralitas dan kebebasan berbicara serta membatasi kebebasan hak asasi sebagai warga negara.

Beberapa perubahan yang telah dilakukan terhadap undang-undang hukum baru tersebut termasuk hukuman mati diubah menjadi penjara seumur hidup setelah 10 tahun berkelakuan baik.

Selain itu dalam undang-undang hukum pidana ini juga mengungkapan bahwa aborsi merupakan tindakan kriminal kecuali untuk korban perkosaan.

BACA JUGA:Kabar Duka: Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan Meninggal Dunia di Dalam Mobil

BACA JUGA:Soliditas tak Perlu Diragukan Lagi, Calon Panglima TNI Yudo Margono: Istri Saya Aja Polri

Selain itu juga terdapat peraturan tentang hukuman bagi yang melakukan kegiatan ilmu hitam atau santet.

Hukuman bagi pelaku kumpul kebo atau hubungan seks di luar nikah yang hanya bisa dilaporkan oleh pihak tertentu siantaranya pihak keluarga dengan ancaman penjara maksimal satu tahun penjara.

Sedangkan untuk hukuman menghuna Presiden hanya bisa dilaporkan oleh Presiden sendiri dan diancam hukuman maksimal tiga tahun.

Shinta Widjaja Sukamdani selaku Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) juga ikut mengomentari undang-undang hukum pidana baru ini.

BACA JUGA:Intip Fasilitas Lengkap dan Tiket Masuk Pura Mangkunegaran, Tempat Ngunduh Mantu Nikahan Kaesang Pangarep dan Erina Bikin Takjub

BACA JUGA:Anak Ismail Bolong Jadi Direktur Utama dari Dugaan Kasus Tambang Ilegal, Brigjen Pipit: Hasilnya Lancar

Menurut Shinta, penerapan hukum ini akan menimbulka ketidak pastian hukum bagi masyarakat.

“Bagi dunia usaha akan membuat investor kembali mempertimbangkan untuk berinvestasi di Indonesia,” tambah Shinta seperti dilansir oleh reuters.com.

Shinta juga menambahkan bahwa pasal yang berkaitan dengan moralitas, akan ‘lebih banyak merugikan daripada kebaikan’, terutama untuk bisnis yang bergerak di sektor pariwisata dan perhotelan.

Sedangkan Andreas Harsono dari Human Rights Watch menjelaskan bahwa perubahan perundang-undang tersebut merupakan kemunduran besar bagi demokrasi Indonesia.

Sumber: